ICW Pertanyakan Urgensi Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar di Perusahaan Raffi Ahmad

INFOKITA.NEWS – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Berdasarkan data pengadaan pemerintah, nilai keseluruhan kontrak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp14,69 miliar.

Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data tersebut bersumber dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data tersebut, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer pada 2025 hingga 2026 melalui sejumlah satuan kerja di lingkungan kementerian tersebut.

Pengadaan itu meliputi penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara tertentu.

Berikut rincian nilai kontrak yang dipaparkan ICW:

• Kemendikbudristek, Museum dan Cagar Budaya (2024) Penayangan video YouTube RANS Entertainment Rp452.698.902
• Kemendikbudristek, Museum dan Cagar Budaya (2024) Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 Rp205.893.300
• Kemendikbudristek, Museum dan Cagar Budaya (2024) Penayangan Instagram Story @raffinagita1717 Rp575.655.000
• Kemendikbudristek, Museum dan Cagar Budaya (2024) Event attendance Rp2.521.329.200
• Kemendikbudristek, Museum dan Cagar Budaya (2024) Penayangan TikTok @raffinagita1717 Rp144.423.600
• KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025) Influencer engagement Rp3.596.955.000
• KKP, Setditjen Perikanan Budidaya (2025) Influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp3.600.000.000
• KKP, Setditjen Perikanan Tangkap (2026) Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna Rp3.600.000.000

Total: Rp14.696.955.002

ICW menjelaskan, kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia diketahui terhubung dengan Raffi Ahmad. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia.

Sementara Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk itu, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

Atas temuan tersebut, ICW mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh kedua kementerian.

Persoalan pertama yang disoroti ICW adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

ICW mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dan meminta kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, menurut ICW, belanja jasa influencer justru tetap dilakukan dalam jumlah besar. KKP tercatat mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan total nilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP kembali mengadakan satu paket senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.

ICW juga mengaitkan persoalan itu dengan tekanan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Selain itu, ICW menyoroti kebijakan pemotongan sejumlah komponen transfer ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan tersebut, menurut ICW, turut memengaruhi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di tengah kondisi tersebut, ICW mempertanyakan pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717. Organisasi antikorupsi itu membandingkan nilai tersebut dengan alokasi dana desa yang menurut perhitungannya hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk rata-rata desa pada 2026.

Manfaat Jasa Influencer Dinilai Belum Terukur

Persoalan kedua berkaitan dengan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.

ICW mempertanyakan alasan kementerian masih menggunakan jasa influencer, padahal masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi publik, seperti biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, situs web, serta unit pendukung teknologi informasi.

Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat.

Menurut ICW, unit-unit tersebut telah didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, pengadaan jasa pihak ketiga perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan, manfaat, dan hasil yang ingin dicapai.

ICW juga menyoroti paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. Organisasi tersebut mempertanyakan dasar kebutuhan dan kontribusi pengeluaran untuk menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah.

Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, serta indikator keberhasilan, publik dinilai akan kesulitan mengukur manfaat belanja tersebut.

Spesifikasi Pengadaan Dinilai Mengarah pada Penyedia Tertentu

Persoalan ketiga menyangkut spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.

ICW mencatat empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, spesifikasi yang langsung merujuk pada kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan sejenis.

Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka apabila spesifikasinya telah mengarah kepada penyedia tertentu.

ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.

Selain itu, tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut, menurut ICW, perlu dijelaskan melalui keterbukaan metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.

Belanja Influencer Dikhawatirkan Menjadi Sarana Promosi Kekuasaan

Persoalan keempat berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur populer.

ICW mengingatkan bahwa belanja jasa influencer harus dipastikan tidak digunakan sebagai sarana promosi atau propaganda kekuasaan. Menurut organisasi tersebut, uang pajak semestinya tidak digunakan sekadar untuk membeli popularitas melalui figur publik.

ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.

Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.

Bagi ICW, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa popularitas seorang figur publik tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik, menurut mereka, seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan dengan membeli jasa promosi menggunakan anggaran negara.

ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan

Persoalan kelima yang disoroti ICW adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus pihak yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.

ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020. Sebelum 2024, perusahaan tersebut disebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah.

Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia melalui paket pengadaan pada 2025 dan 2026.

ICW menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan konflik kepentingan karena seorang pejabat publik memiliki perusahaan yang menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.***