Yusril: Gibran Sudah Tak Bisa Lawan Putusan MK dan MA
- account_circle Adi Bima
- calendar_month 32 menit yang lalu
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INFOKITA.NEWS – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah tak bisa melakukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Kedua lembaga tertinggi peradilan tersebut sama-sama mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan untuk maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.
Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau binding. Dia memastikan tak ada upaya hukum lanjutan termasuk peninjauan kembali (PK) dalam sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi.
Demikian pula, kata dia, pada proses hukum di Mahkamah Agung. Perlawanan hanya bisa ditempuh melalui pengajuan PK. Namun, Gibran tak bisa mengajukan PK karena bukan pihak berperkara atau tergugat dalam putusan tersebut.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” kata Yusril, Selasa (10/11/2026).
“Apalagi besok Mendikdasmen sudah mengeksekusi dengan mencabut keputusan itu, apa lagi yang mau disengketakan?”
Dia mengatakan, Mahkamah Agung sudah merilis utuh salinan putusan yang membatalkan Suket Pendidikan Gibran tadi siang. Dalam putusan tersebut, kata dia, MA secara tegas menyatakan Suket yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan pada 2019 batal atau tidak sah.
“Putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan, menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019,” ujar dia.
Dalam putusan, MA pun menegaskan kewenangannya untuk membatalkan suket tersebut meski Pemilu 2024 sudah berakhir. MA menilai putusan harus diketok demi kepentingan bangsa. Bahkan, lembaga tertinggi peradilan tersebut menilai, kehidupan demokrasi berada dalam ancaman atau bahaya jika suket Gibran tak segera dicabut.
“Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan Dirjen Dikdasmen, putusan Mahkamah Agung itu juga final,” kata Yusril.
Dia juga menilai, penyelesaian legalitas suket pendidikan tak bisa dilakukan di luar pengadilan atau melalui pembicaraan personal dan informal. Menurut dia, kasus suket ini sudah menjadi masalah hukum yang memang hanya bisa bernilai melalui proses di pengadilan. Namun, seluruh pintu perlawanan di pengadilan sudah tertutup.
“Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh?” kata dia.***
- Penulis: Adi Bima
Saat ini belum ada komentar