Tolak Berdamai Dengan AS, Iran Tak Hadiri Perundingan

INFOKITA.NEWS – Ketegangan politik meningkat usai gencatan senjata yang terjadi di timur tengah kembali terjadi hal ini terlihat ketika Iran menolak menghadiri perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan.

Militer Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata melalui blokade laut dan penyitaan kapal sehingga memperburuk situasi diplomatik.

Teheran menilai langkah-langkah Washington sebagai pelanggaran kesepakatan damai yang sedang berjalan dan tidak mencerminkan itikad baik dalam negosiasi.

Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan ketidakhadiran dalam putaran berikutnya dipicu oleh perubahan sikap AS yang dinilai tidak konsisten selama proses perundingan.

Di sisi lain, delegasi AS tetap merencanakan keberangkatan ke Pakistan untuk melanjutkan pembicaraan meski Iran belum menunjukkan kesediaan untuk hadir.

Kebuntuan ini meningkatkan risiko gagalnya perundingan damai yang sebelumnya sudah berada di ambang kesepakatan antara kedua negara.

Situasi semakin buruk usai Presiden AS Donald Trump mengumumkan telah menyita kapal kargo Iran yang mencoba melewati blokade AS di dekat Selat Hormuz.

Trump menyatakan bahwa militer AS sedang memeriksa muatan kapal tersebut.

“Kami memiliki kendali penuh atas kapal mereka, dan sedang melihat apa yang ada di dalamnya!” tulis Trump di media sosial, sebagaimana diberitakan oleh The Guardian pada Minggu (19/4).

Juru bicara militer Iran mengatakan kapal tersebut berlayar dari Cina.

Iran juga akan segera merespons dan membalas aksi pembajakan bersenjata oleh militer Amerika Serikat.

AS sebelumnya menyatakan bakal mengutus delegasi ke Pakistan pada Senin (20/4) untuk melanjutkan kemungkinan putaran pembicaraan.

Upaya ini bertujuan mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Namun, media pemerintah Iran menyatakan saat ini tidak ada rencana untuk berpartisipasi dalam putaran berikutnya, sehingga mengancam kelanjutan negosiasi bahkan sebelum dimulai.

Delegasi AS kembali ke Islamabad di bawah pimpinan Wakil Presiden JD Vance bersama utusan khusus Donald Trump Steve Witkoff dan Jared Kushner.

Langkah ini terjadi setelah Iran pada Sabtu kemarin kembali memberlakukan pembatasan ketat terhadap lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz.

Keputusan Iran ini membalikkan kesepakatan beberapa jam sebelumnya untuk membuka kembali jalur air strategis itu menyusul penolakan AS mencabut blokade angkatan lautnya di sekitar perairan Selat Hormuz.

“Ketidakhadiran dari putaran kedua pembicaraan berasal dari apa yang disebutnya sebagai tuntutan Washington yang berlebihan, ekspektasi yang tidak realistis, perubahan sikap yang terus-menerus, kontradiksi berulang, dan berlanjutnya blokade laut,” tulis kantor berita resmi Iran, IRNA.

Upaya diplomatik terus berjalan dengan komunikasi antara Wakil Perdana Menteri Pakistan Mohammad Ishaq Dar, dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Langkah ini juga melibatkan rencana pembicaraan antara Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, mengatakan Teheran tetap melanjutkan jalur diplomasi meski mengakui masih ada kesenjangan besar dalam perundingan.

Sedangkan Trump menyebut perundingan di Islamabad sebagai kesempatan terakhir bagi Iran untuk mencapai kesepakatan damai. Ia mengatakan hal itu sembari memberi sinyal mengancam akan menghancurkan infrastruktur pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran menolak.

“Jika Iran tidak menandatangani kesepakatan ini, seluruh negara akan dihancurkan,” kata Trump kepada Fox News.

Trump berpendapat bahwa tawaran AS yang mencakup penarikan blokade Selat Hormuz dan Iran tidak memiliki uranium yang diperkaya sebagai langkah yang masuk akal. Namun, situasi tetap memanas setelah AS menuduh Iran melanggar gencatan senjata.

Sementara di sisi lain, Teheran balik menilai blokade laut oleh militer AS sebagai tindakan ilegal dan kejahatan kemanusiaan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan blokade AS terhadap pelabuhan dan garis pantai Iran telah melanggar gencatan senjata dan merupakan tindakan melawan hukum.

“Secara sengaja menjatuhkan hukuman kolektif terhadap rakyat Iran, hal itu setara dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan”, tulis Baghaei di media sosial. ***