300 SPPG Jabar yang Ditutup Dalam Pantauan Serius Komisi IX DPR RI
- account_circle Adi Bima
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INFOKITA.NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyebutkan, hingga saat ini masih ada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) tak sinkron terkait pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Karena ternyata tadi, ada informasi belum klop antara pemerintahan daerah dengan BGN. Ya, selesai pertemuan ini, mereka sudah dapat SK, silakan tindak lanjutnya,” katanya di sela Festival Aspirasi bertajuk ‘Dari Dapur ke Masa Depan’ di Bekasi, Senin (20/4).
Menurut dia, sejumlah dapur bahkan harus ditutup karena belum memenuhi standar, baik dari sisi pengelolaan limbah maupun manajemen.
“Ini yang kita fasilitasi agar ada solusi bersama,” katanya.
Dirinya mengungkapkan tema ‘Dari Dapur ke Masa Depan’ memiliki makna strategis yakni persoalan dapur bukan hanya soal hari ini, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas generasi mendatang.
“Pertama, ya kalau bicara secara umum hari ini angka stunting di Indonesia masih tinggi. Yang kedua, rata-rata IQ orang Indonesia juga kan dibanding negara lain jauh banget. Jadi, masalah dapur bukan masalah hari ini, tapi masalah masa depan bangsa ke depan,” katanya.
Oleh karena itu, Obon menekankan pentingnya pembenahan dapur dalam program MBG agar ke depan lebih berkualitas serta sesuai standar.
Berdasarkan data BGN, sekitar 300 dapur di Jawa Barat telah ditutup karena tidak memenuhi standar. “Kita dengar dari BGN ada perbaikan-perbaikan, makanya keren di Jawa Barat ada 300 dapur yang ditutup karena tidak sesuai dengan aturan dari dapur tersebut,” ujarnya.
Pria asal Kabupaten Bekasi ini juga menilai berbagai persoalan yang ditemukan umumnya berkaitan dengan pengelolaan limbah serta manajemen dapur yang belum memenuhi standar.
“Hal-hal seperti pengolahan limbah dan manajemen dapur ini harus terus diperbaiki. Laporan dari masyarakat juga harus ditindaklanjuti,” katanya.
Obon mengaku beragam persoalan sebenarnya sudah banyak masuk ke pemerintah daerah. Namun, diperlukan langkah konkret dan koordinasi yang lebih kuat untuk menindaklanjuti.
Evaluasi rutin dibutuhkan guna memastikan program berjalan optimal.
“Ya intinya hari ini banyak saya yakin masalah masuk ke pemda. Tapi Pemda mau ngapain? Nah hari ini ada dari BGN, silakan nanti ke depannya. Saya tawarkan apa rapat, tiap dua bulan atau tiga bulan sekali evaluasi,” ucap dia. ***
- Penulis: Adi Bima
Saat ini belum ada komentar