Reaksi Menlu Soal Karhutla Usai PM Malaysia Kontak Presiden Prabowo
- account_circle Adi Bima
- calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
- visibility 32
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INFOKITA.NEWS – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjelaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Sabtu (10/10/2026) di Jakarta setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menghubungi Presiden Prabowo Subianto terkait kabut asap lintas batas.
Menurut Arrmanatha Nasir, Indonesia telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk menjelaskan langkah penanganan karhutla, termasuk pengerahan personel dan armada udara.
“Ya kita sudah berkomunikasi dengan…dari saya sudah berbicara juga dengan Menlu Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60 ribu personel. Kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing dan juga pengalihan cuaca,” ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri.
Arrmanatha mengatakan penanganan karhutla masih menghadapi tantangan karena kondisi udara. Ia berharap situasi membaik seiring perkiraan datangnya hujan.
“Memang ini merupakan tantangan karena udaranya saat ini tidak berada di pihak kita, harapan kita segera ini akan reda karena juga diperkirakan cuaca akan ada hujan,” ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menghubungi Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 8 Oktober 2026 untuk membahas kabut asap yang berdampak ke Malaysia.
“Masalah kabut asap ini memang mengkhawatirkan. Saya secara pribadi menghubungi Presiden Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Anwar menyampaikan Malaysia membuka kerja sama dengan Indonesia karena kabut asap tersebut menimbulkan perhatian terkait kesehatan masyarakat. Ia juga meminta pejabat Malaysia memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.
“Jadi, selama beberapa minggu terakhir, kami (Malaysia) telah menyatakan kesiapan untuk memberikan kerja sama apa pun, mengingat kabut asap ini mengkhawatirkan dan saya tahu hal ini menjadi perhatian terkait kesehatan masyarakat,” ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Malaysia juga meningkatkan operasi penyemaian awan untuk mengurangi dampak kabut asap, meski kondisi udara masih menjadi perhatian.
“Berbagai langkah telah diambil untuk memitigasi dampaknya.Sebagai contoh, kami meningkatkan operasi penyemaian awan-yang dilakukan hampir setiap hari oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF) dan instansi terkait-namun situasinya tetap mengkhawatirkan,” ujar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
Selain langkah pemerintah, kelompok masyarakat sipil Malaysia mendesak adanya aturan yang memungkinkan penyelidikan terhadap perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran di Indonesia.
“Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus berlanjut bukan bagian dari siklus alam, melainkan cerminan bahwa ekspansi ekonomi yang berbasis pada komoditas global lebih dihargai daripada nyawa masyarakat,” demikian pernyataan Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut.
Greenpeace dan kelompok masyarakat sipil Malaysia menggelar aksi ke parlemen pada (7/10/2026) Temuan lembaga tersebut menyebut sejumlah entitas terkait titik api, namun data itu tidak membuktikan perusahaan sebagai penyebab kebakaran.
Perusahaan Kuala Lumpur Kepong membantah keterkaitan dengan kebakaran melalui pernyataan yang menyebut komitmen terhadap kebijakan tanpa pembakaran.
“Sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil, kami menjunjung tinggi kebijakan nol pembakaran yang selaras dengan prinsip dan kriterianya,” demikian pernyataan Kuala Lumpur Kepong.
Perusahaan tersebut juga menyatakan tidak mengizinkan pembakaran terbuka dalam kegiatan operasionalnya.
“Kami tidak membenarkan atau mengizinkan penggunaan pembakaran terbuka untuk persiapan lahan atau tujuan lain apa pun di seluruh operasi kami,” demikian pernyataan Kuala Lumpur Kepong.***
- Penulis: Adi Bima
Saat ini belum ada komentar