Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Dokter Gigi dari Unair Diduga Lakukan Plagiasi Tesis

Dokter Gigi dari Unair Diduga Lakukan Plagiasi Tesis

  • account_circle Adi Bima
  • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INFOKITA.NEWS – Seorang dokter gigi berinisial SA di Surabaya mengaku menjadi korban dugaan plagiarisme karya tulis ilmiah oleh dokter gigi lain berinisial FLL.

Karya tulis tersebut disebut digunakan sebagai tesis untuk menyelesaikan pendidikan spesialis bedah mulut di Universitas Airlangga (Unair) tanpa izin dari pemiliknya.

Kuasa hukum SA, Muhammad Taufiq, mengatakan pihaknya kini bersiap membawa perkara tersebut ke ranah pidana setelah upaya penyelesaian melalui mekanisme internal Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unair dinilai tidak memberikan hasil yang memuaskan.

“Kami sudah memberikan kesempatan agar persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal universitas,” kata Taufiq, Selasa (14/7).

Taufiq mengatakan, laporan dugaan pelanggaran integritas akademik telah disampaikan kepada FKG Unair sejak 12 Mei 2026. Jalur internal sengaja ditempuh lebih dahulu sebagai bentuk iktikad baik agar persoalan dapat diselesaikan secara akademik.

Namun hingga kini proses tersebut dinilai belum menghasilkan penyelesaian yang memuaskan korban. Taufiq bahkan menilai pemeriksaan etik yang dilakukan fakultas berlangsung tidak profesional.

Ia mengungkapkan surat undangan pemeriksaan diterima secara mendadak dan tidak disampaikan melalui kuasa hukum. Selain itu, saat kliennya dimintai keterangan, pelapor tidak didampingi penasihat hukum.

“Pada saat pelapor dimintai keterangan, kami justru melihat proses pemeriksaan berjalan tidak sebagaimana mestinya. Komite etik terkesan tidak siap dan tidak memahami substansi persoalan terkait plagiarisme,” katanya.

Tim kuasa hukum juga membeberkan sejumlah dokumen yang diklaim menjadi bukti dugaan plagiarisme, meliputi metadata dokumen, riwayat penyusunan naskah, percakapan, hingga hasil perbandingan karya ilmiah yang disebut menunjukkan kemiripan antara naskah milik SA dengan tesis yang digunakan FLL.

Karya tulis tersebut digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bedah Mulut dan Maksilofasial.

Taufiq menambahkan ada dua karya tulis ilmiah yang dikerjakan SA dalam kurun 2021 hingga 2023. Karya itu diakuinya dipublikasikan sebagai tesis oleh FLL tanpa mencantumkan nama SA sebagai pemilik karya tulis.

Taufiq juga menyoroti hasil pemeriksaan komite etik. Menurutnya, dalam bagian pertimbangan putusan disebutkan terdapat kesamaan identik antara karya ilmiah pelapor dengan tesis terlapor serta adanya kerja sama dalam penyusunan karya tulis. Dalam perkara ini, terlapor hanya direkomendasikan menerima sanksi berupa peringatan tertulis.

Atas dasar itu, pihaknya berencana kembali mendatangi Rektorat Unair pekan depan untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan tersebut.

Selain menempuh jalur administratif, kuasa hukum juga menyiapkan langkah hukum dengan melaporkan perkara itu ke Polrestabes Surabaya apabila tidak ada penyelesaian yang dinilai objektif dan transparan.

“Seluruh bukti sudah kami siapkan. Apabila tidak terdapat penyelesaian yang objektif dan transparan, kami akan membawa perkara ini ke ranah hukum,” tegas Taufiq.

Sementara itu, Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol (PHMP) Universitas Airlangga, Pulung Siswantara, mengakui laporan dokter SA telah melalui sidang etik yang digelar pihaknya. Hasilnya, dokter FLL sebagai terlapor telah dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis oleh komisi etik.

“Sudah ya, hasilnya keputusan sidang etik, teguran tertulis,” ujarnya.

Dikonfirmasi terkait pelapor yang mengaku tidak puas dengan keputusan etik tersebut, Pulung menyatakan hal itu sah-sah saja. Ia mempersilakan pelapor untuk melakukan banding sebagaimana prosedurnya ke pihak universitas.

“Kalau memang kuasa hukumnya menganggap tidak sesuai, nah itu kalau mau banding ya melalui mekanisme yang ada, nggak apa-apa. Cuma dalam artian itu sudah hasil dari komisi etik fakultas. Sudah ada profesor yang ada di situ,” tegasnya. ***

  • Penulis: Adi Bima

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejutan Pada Perempat Final Leg 1 Liga Champions Langganan Juara Real Madrid, Barcelona, Liverpool Tumbang

    Kejutan Pada Perempat Final Leg 1 Liga Champions Langganan Juara Real Madrid, Barcelona, Liverpool Tumbang

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 19
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Secara mengejutkan telah tersaji pada putaran pertama perempat final Liga Champions UEFA musim 2025/2026 telah rampung pada Rabu dan Kamis, 8-9 April 2026. Tiga tim besar Eropa yang langganan juara liga champions, yaitu Real Madrid, Liverpool, dan Barcelona, harus mengakui keunggulan lawan-lawannya. Kekalahan ini membuat jalan mereka menuju babak semifinal menjadi lebih berat. Sementara itu, […]

  • Para Ahli dan Pegiat Bisnis Plastik Sebut Inilah Penyebab Utama Kenaikkan Harga Plastik

    Para Ahli dan Pegiat Bisnis Plastik Sebut Inilah Penyebab Utama Kenaikkan Harga Plastik

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 41
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – CEO DST-Pack, Stanislav Krykun, sebuah perusahaan pengemasan yang berbasis di Polandia. Harga plastik cenderung terus merangkak naik bila ketegangan di Timur Tengah tak mereda. “Pemasok plastik kami di China telah menaikkan harga sekitar 15% baru-baru ini, dan mereka menyebutkan kenaikan biaya bahan baku dan ketidakpastian pasar secara umum sebagai alasannya,” ujarnya. Karena itu […]

  • Komisi VIII DPR RI Ragukan Skema Tiket Haji 2026

    Komisi VIII DPR RI Ragukan Skema Tiket Haji 2026

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 27
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanggapi wacana yang diajukan Kementrian Haji tersebut, dirinya secara khusus mengkhawatirkan skema tersebut. Ia khawatir skema tersebut justru menimbulkan kecemburuan sosial dan menguntungkan masyarakat yang memiliki kemampuan finansial. Skema war ticket haji juga dipandang akan mempersempit akses bagi calon jemaah asal Indonesia yang tidak memiliki kemampuan finansial […]

  • Mengenal dan Pengalaman Aktor Down Syndrome Indonesia, Ridho Khaliq Debut Bareng Vino G Bastian

    Mengenal dan Pengalaman Aktor Down Syndrome Indonesia, Ridho Khaliq Debut Bareng Vino G Bastian

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 75
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Memasuki tahun 2026 sebuah catatan bersejarah dalam dunia perfilman Indonesia baru saja mencatat sebuah tonggak sejarah yang membanggakan. Seorang aktor cilik bernama Rhido Khaliq resmi dipercaya sebagai pemeran utama dalam film nasional terbaru, “Tanah Runtuh” karya Rudy Sudjarwo. Prestasi ini membawanya sebagai aktor pertama dengan Down syndrome yang mendapatkan peran sentral di industri […]

  • Awas Tertipu! Ini Cara Mengenal 3 Gejala Awal Campak

    Awas Tertipu! Ini Cara Mengenal 3 Gejala Awal Campak

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 27
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Meningkatnya kasus campak dalam beberapa waktu terakhir ini, sehingga masyarakat kini harus mulai mewaspadai penyebaran dan penularan penaykit ini. Campak selama ini identik dengan ruam merah di kulit. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa gejala campak justru sering menyerupai flu biasa. Akibatnya, kondisi ini kerap terlambat dikenali dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Dokter Spesialis […]

  • 2.000 WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam Kamboja

    2.000 WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam Kamboja

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Deva Sakti
    • visibility 58
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS– Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, meminta pemerintah menangani secara komprehensif dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), pada ribuan WNI yang diduga terlibat jaringan scam Kamboja (penipuan online). Ia menegaskan, negara harus membedakan secara tegas antara WNI yang menjadi pelaku aktif kejahatan dengan mereka yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dalam kasus jaringan scam Kamboja. “Negara tidak boleh gegabah. […]

expand_less