Anggaran Pendidikan 2026 Tidak Dipotong Untuk MBG

INFOKITA.NEWS – Anggaran pendidikan 2026 dipastikan akan mengalami kenaikkan dan tidak akan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), demikian yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Jumat (20/2).

Pihaknya tetap menjamin alokasi dana yang cukup untuk besar guna meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

“Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas Pendidikan,” kata Mu’ti, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraaan Program MBG di Provinsi Jawa Timur, di Surabaya.

Ia menambahkan Kemendikdasmen telah mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sejak adanya program MBG tersebut.

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan),” kata Abdul.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kemendikdasmen, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan hal yang serupa, program MBG tidak mengganggu postur anggaran di kementerian di bidang pendidikan.

“Anggaran MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan, Presiden justru menambah anggaran pendidikan melalui ABT, dan fokus peningkatan sarpras, mutu, dan kesejahteraan guru,” kata Lalu.

Legislator dari Fraksi PKB itu mengatakan bahwa dalam berbagai rapat kerja (raker) Komisi X DPR RI dengan kementerian-kementerian pendidikan, ditegaskan bila anggaran pelaksanaan MBG terpisah dengan anggaran pendidikan.

“Terkait dengan MBG, memang di postur APBN itu tertulis MBG masuk ke dalam postur anggaran pendidikan, tetapi setelah kami rapat kerja berkali-kali bahwa ternyata tujuan MBG itu sebenarnya untuk kepentingan pendidikan,” ungkapnya.

Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan taraf hidup guru. Lalu berharap komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas negara.

“Terpenting sekarang bagaimana iktikad baik pemerintah untuk pertama PR kita adalah kesejahteraan guru, kesejahteraan guru ini tentu harus jadi prioritas utama yang dipikirkan,” kata dia.

Lalu juga menyinggung penambahan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp 181 triliun. Belum lagi, kata dia, tambahan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan Kementerian Kebudayaan.

“Jadi jangan salah persepsi bahwa setelah kami dalami setelah koordinasi dengan kementerian di bidang pendidikan ternyata dengan adanya MBG tidak mengganggu anggaran di kementerian-kementerian pendidikan, justru Presiden menambah anggaran di pendidikan, untuk peningkatan sarana prasarana, peningkatan mutu, kemudian peningkatan kesejahteraan guru,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan pelaksanaan MBG tidak mengganggu postur anggaran pendidikan.

Secara khusus ia mendukung MBG selama memiliki tujuan baik untuk kemajuan pendidikan nasional.

“Tidak mengganggu, justru dengan adanya MBG, memperkuat tujuan pendidikan nasional kita, setelah kami rapat berkali-kali, jadi postur anggaran pendidikan di tambah,” tutupnya. ***