KPK Menyoroti Penemuan Barang Bernilai Fantastis dari BGN, Budi: bahan evaluasi serius

INFOKITA.NEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi program unggulan Presiden Prabowo yang menurutnya dapat menekan angka stunting dan permasalahan gizi anak Indonesia.

Namun siapa sangka program tersebut banyak sekali ditemukan kejanggalan yang dinilai tidak umum untuk badan yang fokus menyediakan makanan untuk masyarakat.

Belum lama ini adanya penemuan pengadaan tablet untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang nilainya diduga berada di atas harga pasar disebut pengamat menjadi alarm serius bagi tata kelola keuangan negara.

Selain tablet, sejumlah pengadaan lain yang berkaitan dengan SPPI memakan anggaran hingga miliaran rupiah.

Antara lain, kebutuhan sandang yang terdiri dari pakaian dinas, sweater, celana, sepatu, topi, ikat pinggang, kaos dalam, ransel, hingga semir sepatu.

Nominal miliaran ini masuk dalam 1.091 paket dengan total nilai sebesar Rp6,31 triliun dari pos anggaran BGN tahun 2025.

“Praktik seperti ini justru menunjukkan adanya potensi inefisiensi, bahkan membuka ruang penyimpangan. Pengadaan barang dan jasa seharusnya mengacu pada standar biaya yang rasional dan berbasis harga pasar,” ujar Manajer Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, pada Selasa (14/04).

Penemuan harga yang jauh lebih tinggi, kata dia, mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran dan tidak optimalnya proses survei pasar.Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, juga menilai pengadaan ini memunculkan dugaan unsur melawan hukum dan dugaan penggelembungan anggaran.

Mengacu pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan opsi tahun anggaran 2025, nilai kontrak pengadaan paket peralatan TIK berupa tablet mencapai Rp508,49 miliar.

Nilai kontrak ini dibagi menjadi sembilan paket pengadaan.

“Praktik ini diduga untuk menghindari kategori pengadaan kompleks yang mensyaratkan ketentuan tambahan, seperti kewajiban memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak dan penggunaan metode prakualifikasi,” kata Wana.

Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dalam hal ini dan melakukan penyelidikan agar membuktikan program prioritas presiden tidak kebal hukum dengan berani menindak dugaan pelanggaran telah terang benderang.

Di sisi lain, sejumlah barang ini dinilai tidak tepat dengan tujuan pemenuhan gizi dari program Makan Bergizi Gratis yang berada di bawah naungan BGN.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, berkata informasi tentang tingginya harga perangkat tablet yang dibeli BGN dan pengadaan lain akan menjadi bahan evaluasi serius bagi KPK dalam menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi.

“Pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu sektor yang rawan tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK mendorong agar digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya mendorong efektivitas, tetapi juga efisiensi,” ucap Budi.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana mengakui adanya pengadaan tersebut. Akan tetapi, jumlahnya tidak sebanyak yang disebutkan.

Salah satunya, ia menyebutkan pengadaan laptop tidak mencapai 32.000 unit seperti yang diberitakan.

Menurut Dadan, pengadaan barang-barang ini sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Ketika dilakukan penelusuran melalui data inaproc, situs pengadaan barang yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari tracking data realisasi untuk BGN pada tahun anggaran 2025, ada 1.091 paket dengan total nilai Rp6,31 triliun.

Mengacu pada data tersebut, porsi anggaran terbesar adalah pengadaan kendaraan roda 2 melalui penyedia Yasa Artha Trimanunggal yang mencapai Rp1,21 triliun.Adapun harga motor roda dua dengan merk Emmo yang berencana dibeli BGN tercatat seharga Rp48,8 juta hingga Rp49,9 juta per unit di penyedia tersebut.

Dengan total anggaran pengadaan dibagi dengan harga pada penyedia, diperoleh sekitar 24.400 unit motor.Akan tetapi, Dadan memberikan klaim BGN hanya bisa merealisasikan 21.800 unit dari target pembelian 24.400 motor listrik.

Akan tetapi, Dadan memberikan klaim BGN hanya bisa merealisasikan 21.800 unit dari target pembelian 24.400 motor listrik.

“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran,” ujar Dadan kepada sejumlah wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (08/04).

Sementara itu, pengadaan tablet untuk SPPI menjadi anggaran terbesar dalam pengadaan barang dan jasa pada 2025.

Ada sembilan penyedia yang dipilih melalui metode e-purchasing. Beberapa di antaranya, Mitrawira Hutama Teknologi dan Grosir Ria Jaya, memperoleh paket dengan nilai tertinggi untuk pengadaan tablet.

Dalam situs Inaproc, Mitrawira Hutama Teknologi tampak hanya memiliki barang berupa Samsung Galaxy Tab Active 5 seharga Rp17,9 juta.

Dengan asumsi harga di penyedia dan pagu anggaran BGN yang secara keseluruhan mencapai Rp508,4 miliar, bisa didapat sekitar 28.300 unit tablet.Persoalannya, harga Samsung Galaxy Tab Active 5 ini di lokapasar berkisar pada Rp8 juta hingga Rp9 juta.

Secara terpisah, Dadan mencoba mengklarifikasi hal ini dengan menyebut kebutuhannya sekitar 5.000 unit. Hanya saja, ia berkata banyaknya unit itu berkaitan dengan laptop, bukan tablet yang diperbincangkan publik.

Dari penelusuran pada situs Inaproc, diduga laptop yang disasar adalah Lenovo K14 Gen 3 Intel Ultra7 dengan kisaran harga Rp24,5 juta hingga Rp34 juta lewat 12 penyedia.

Jika disimulasikan total anggaran untuk laptop sebesar Rp132 miliar dibagi harga terendah laptop yakni Rp24,5 juta, maka diperoleh sekitar 5.300 unit laptop.

Namun, lagi-lagi harga laptop ini berkisar Rp21,2 juta sampai Rp30,5 juta di lokapasar. ***