Tak Ingin Kebakaran Hutan Berlanjut, Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat

INFOKITA.NEWS – Presiden Prabowo Subianto menargetkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dapat segera diatasi. Pemerintah terus mengoptimalkan upaya pemadaman dan mitigasi, dengan melibatkan berbagai unsur untuk mempercepat penanganan kebakaran.

Hal tersebut disampaikan Dudung seusai rapat terbatas yang membahas penanganan karhutla. Menurut dia, Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan ini dan menginginkan agar kebakaran tidak terus berlarut-larut.

“Targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” kata Dudung saat menjawab pertanyaan mengenai target waktu penyelesaian kebakaran hutan dan lahan.

Dudung menjelaskan, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI, Polri, dan seluruh komponen yang terlibat dalam pemadaman di lapangan.

Menurut Dudung, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap perkembangan penanganan karhutla di sejumlah daerah.

Arahan tersebut mencakup optimalisasi pemadaman serta langkah strategis untuk mengendalikan kebakaran.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat enam provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan karhutla. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan termasuk wilayah yang menjadi perhatian pemerintah.

Di Kalimantan Tengah, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting juga menjadi prioritas karena perlu dilindungi dari ancaman kebakaran, terutama untuk menjaga keberadaan satwa di dalamnya.

Dudung mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran. Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup mitigasi untuk menekan risiko kebakaran lebih lanjut.

Presiden, kata dia, mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam upaya tersebut. Pemerintah juga terus mendorong koordinasi antarlembaga agar penanganan karhutla dapat berjalan maksimal.

Dalam penjelasannya, Dudung mengungkapkan bahwa operasi menggunakan helikopter telah dilakukan. Namun, pemadaman melalui jalur darat lebih dominan karena asap yang terlalu tebal menyulitkan jangkauan operasi dari udara.

“Dari laporan Kepala BNPB, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena asapnya terlalu tebal,” ujar Dudung.

Kondisi tersebut membuat penanganan di lapangan membutuhkan strategi yang menyesuaikan keadaan setiap wilayah. Sejumlah lokasi juga sulit dijangkau kendaraan darat, sehingga proses pemadaman menghadapi tantangan tersendiri.

Pemerintah turut mengupayakan mitigasi, termasuk pengendalian cuaca yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dudung menyebut langkah-langkah tersebut terus diupayakan agar kebakaran dapat segera ditangani. Namun, dia tidak menyampaikan tanggal atau tenggat waktu spesifik yang ditetapkan Presiden untuk menuntaskan seluruh karhutla.

Dudung juga menyampaikan bahwa penanganan karhutla melibatkan prajurit TNI, Polri, dan berbagai komponen lainnya. Pengerahan personel dilakukan untuk mendukung pemadaman di wilayah terdampak.

Ketika ditanya mengenai kondisi petugas yang telah bekerja selama berbulan-bulan, Dudung mengatakan rotasi personel sudah dilakukan.

Ia menyebut pasukan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) turut diturunkan. Selain itu, Panglima TNI telah melakukan pergantian personel untuk mendukung keberlangsungan operasi di lapangan.

“Sudah, tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI ada rotasi, ada pergantian,” kata Dudung.

Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya pemadaman yang masih berlangsung. Pemerintah berharap pengerahan personel dan koordinasi lintas instansi dapat membantu mempercepat penanganan kebakaran.

Selain mempercepat pemadaman, Presiden juga menekankan pentingnya pencegahan karhutla secara terukur hingga tingkat daerah dan masyarakat.

Dudung menjelaskan, pencegahan perlu dilakukan sebelum api muncul, bukan hanya ketika kebakaran sudah terjadi. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. Sejumlah unsur yang disebut dalam koordinasi tersebut meliputi Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Karang Taruna, serta pemerintah daerah.

Sejumlah unsur yang disebut dalam koordinasi tersebut meliputi Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Karang Taruna, serta pemerintah daerah.

Dudung juga menyampaikan bahwa Presiden mendorong kampanye pencegahan karhutla secara masif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengantisipasi potensi kebakaran di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Dudung turut menyebut rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Ia berharap lembaga tersebut dapat segera dilantik, meskipun jadwal pelantikan yang disampaikan masih berupa perkiraan.

Terkait kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Dudung mengatakan status tersebut belum ditetapkan. Menurut dia, pemerintah masih mampu menangani situasi yang berlangsung.

Pemerintah kini melanjutkan upaya pemadaman dan mitigasi dengan target yang ditegaskan Presiden, yakni menyelesaikan persoalan karhutla secepat mungkin.***