Pemerintah Keluarkan Kebijakan WFH 1 Hari Tiap Pekan Untuk ASN dan Swasta serta Percepatan Elektrifikasi Sektor Strategis
- account_circle Adi Bima
- calendar_month Jumat, 20 Mar 2026
- visibility 30
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INFOKITA.NEWS – Pemerintah kini tengah mempersiapkan skema kerja secara fleksibel berupa bekerja dari rumah (WFH).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan WFH akan diberlakukan selama satu hari dari lima hari kerja. Skema ini akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga swasta.
Hal ini sehubungan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia dampak dari perang Iran. Hal tersebut yang akhirnya
“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja,” kata Airlangga usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).
Airlangga mengatakan, Prabowo sudah memberikan respons positif atas rencana WFH. Ini karena akan ada penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak seperlima dari konsumsi yang biasa dikeluarkan masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya di kabinet untuk menyiapkan langkah taktis dalam menghemat konsumsi BBM, langkah tersebut diambil untuk merespons dampak dari Perang Iran kepada harga energi.
Prabowo juga menyinggung beberapa kebijakan di negara lain untuk menekan konsumsi BBM.
Dirinya mengatakan, Pakistan telah menetapkan WFH hingga memotong gaji pejabatnya sebagai dampak kenaikan harga BBM.
“Pengurangan hari kerja juga harus kita pertimbangkan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat lalu.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk melakukan kajian percepatan elektrifikasi di sejumlah sektor strategis.
Kajian akan meliputi kendaraan bermotor hingga kompor rumah tangga. Langkah tersebut untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dan mendorong efisiensi energi.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan, proyek percepatan elektifikasi ini mencakup konversi motor BBM ke kendaraan listrik, penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga listrik (PLTS), serta penggunaan kompor listrik di rumah tangga.
“Kami diminta mengkaji elektifikasi kendaraan listrik, pembangkit listrik yang berasar dari diesel dan yang ketiga kompor listrik. Semua ini kami diminta mengkaji,” kata Brian di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (19/3).
Brian diminta menggerakkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan kajian secara cepat dan komprehensif.
Kajian tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung diimplementasikan oleh kementerian teknis terkait, terutama dalam upaya penghematan konsumsi BBM hingga liquefied petroleum gas (LPG).
Mantan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan, fokus elektrifikasi diarahkan pada tiga sektor utama.
Pertama, pengembangan kendaraan listrik, khususnya sepeda motor dan kendaraan berkapasitas mesin kecil yang dinilai memiliki potensi besar dalam menekan konsumsi BBM impor.
Kedua, percepatan penggantian pembangkit listrik berbasis diesel dengan pembangkit energi terbarukan seperti PLTS.
Ketiga, perluasan penggunaan kompor listrik sebagai alternatif pengganti LPG di sektor rumah tangga.
Kajian ini melibatkan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Pemerintah menargetkan hasil kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan mulai direkomendasikan kepada kementerian teknis paling lambat April mendatang.
“Teman-teman sudah mulai berjalan di perguruan tinggi. Mungkin dalam waktu cepat kami bisa rekomendasikan atau kajian itu bisa diserahkan kepada kementerian teknis,” ujar Brian.
Brian mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung proyeksi penghematan dari program elektrifikasi ini. Dari aspek konversi PLTD ke PLTS diperkirakan dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp 25 triliun dari sisi konsumsi solar.
Angka tersebut belum termasuk tambahan efisiensi yang berpotensi diperoleh dari konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke motor listrik serta peralihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik.
“Belum lagi kalau motor listrik dan kompor listrik ini diganti, itu juga sangat besar,” pungkas Brian. ***
- Penulis: Adi Bima
Saat ini belum ada komentar