Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Israel Tolak Bertanggung Jawab Atas Gugurnya 3 Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon

Israel Tolak Bertanggung Jawab Atas Gugurnya 3 Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon

  • account_circle Adi Bima
  • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INFOKITA.NEWS – Dunia tengah mengecam dan meminta pertanggung jawaban Israe akibat serangannya yang membuat Tiga prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon selatan. Alih-alih bertanggung jawab, Pihak Israel justru membantah keterlibatan langsung. Mereka menolak bertanggung jawab. Kini malah menyinggung kemungkinan peran Hizbullah dan Iran.

Ketiga prajurit itu merupakan bagian dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang selama ini bertugas menjaga stabilitas di wilayah konflik. Namun, situasi di lapangan yang kian memanas membuat risiko terhadap pasukan penjaga perdamaian semakin tinggi.

Militer Israel Defense Forces (IDF) menyatakan bahwa insiden tersebut masih dalam tahap investigasi menyeluruh. Mereka menilai belum bisa dipastikan apakah serangan berasal dari operasi militer Israel atau terkait aktivitas kelompok Hizbullah yang disebut mendapat dukungan dari Iran.

Dalam pernyataan resminya, Israel menegaskan bahwa lokasi kejadian merupakan zona pertempuran aktif. Oleh karena itu, mereka meminta publik internasional tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

“Insiden-insiden tersebut sedang ditinjau secara menyeluruh untuk mengklarifikasi keadaan dan menentukan apakah insiden tersebut diakibatkan oleh aktivitas Hizbullah atau aktivitas IDF,” tulis militer Israel di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Selasa (31/3).

“Perlu dicatat bahwa insiden-insiden ini terjadi di area pertempuran aktif, di mana mereka beroperasi melawan kelompok Hizbullah yang didukung Iran,” imbuh unggahan militer Israel tersebut.

Akibat serangan itu pula Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras insiden yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Indonesia mendesak agar dilakukan penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap fakta di balik kejadian ini.

“Indonesia mengutuk keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan,” kata Kemlu Indonesia melalui akun X @Kemlu_RI, Senin (30/03).

Selain itu, pemerintah juga menyerukan kepada semua pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri dan mengedepankan jalur diplomasi guna meredakan ketegangan di kawasan.

Tidak hanya Indonesia, Sekretaris Jenderal United Nations, António Guterres, turut menyampaikan kecaman keras atas insiden tersebut. Ia juga mengungkapkan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta pemerintah Indonesia.

Guterres menegaskan pentingnya seluruh pihak mematuhi hukum internasional, khususnya dalam menjamin keselamatan personel dan aset PBB yang bertugas di wilayah konflik.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara militer Israel dan Hizbullah di Lebanon selatan. Kondisi tersebut menjadikan kawasan semakin rawan, bahkan bagi pasukan penjaga perdamaian sekalipun.

Tragedi ini menjadi pengingat nyata akan besarnya risiko yang dihadapi pasukan perdamaian di wilayah konflik, sekaligus menegaskan pentingnya upaya penyelesaian damai melalui jalur diplomasi internasional. 

Pakar hukum internasional menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan pelanggaran hukum internasional. 

Konvensi internasional mengatur perlindungan terhadap personel PBB, sehingga negara atau pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dalam bentuk tanggung jawab negara maupun pidana individu.

Saat ini UNIFIL memiliki sekitar 10.000 personel dari berbagai negara, termasuk sekitar 1.200 prajurit TNI. Investigasi internasional masih berlangsung untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. ***

  • Penulis: Adi Bima

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkeu Purbaya Keluhkan Sakit Pinggang, Akui Sempat Sulit Beridiri dan Absen Kerja

    Menkeu Purbaya Keluhkan Sakit Pinggang, Akui Sempat Sulit Beridiri dan Absen Kerja

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 20
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Aktivitas yang padat sebagai pejabat publik tak selalu berjalan mulus, sehingga pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup yang seimbang menjadi kunci. Hal itu terlihat dalam sebuah rekaman ketika Menteri keuangan tersebut sehabis menghadiri acara di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026). Dalam rekaman video itu tampak dirinya sedikit merintih dan sulit ketika berdiri sehingga […]

  • Catatan Pemkot Yogyakarta Ada 33 Daycare Ilegal Seusai Terkuak Kasus Kekerasan di Little Aresha

    Catatan Pemkot Yogyakarta Ada 33 Daycare Ilegal Seusai Terkuak Kasus Kekerasan di Little Aresha

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 31
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Dunia pendidikan tanah air khususnya di Yogyakarta sedang diguncang prahara setelah terkuaknya kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha beberapa waktu lalu. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berhasil menemukan 33 tempat penitipan anak atau daycare yang belum mengantongi izin resmi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Temuan ini diperoleh setelah Pemkot Yogyakarta melakukan razia […]

  • KPK Tegaskan Bukti Dugaan Korupsi Kuota Haji Kuat, Ada Peran Menteri?

    KPK Tegaskan Bukti Dugaan Korupsi Kuota Haji Kuat, Ada Peran Menteri?

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Asmuh
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada perbedaan pendapat di tingkat pimpinan dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji dan telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Proses penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji telah mencapai titik kesepahaman di internal lembaga antirasuah. KPK kini tinggal menunggu waktu untuk menyampaikan tersangka dugaan rasuah kuota haji. “Dalam proses penanganan […]

  • RESMI! Presiden Copot Kepala BGN Dadan Hindayana Digantikan Nanik Sudaryati Deyang

    RESMI! Presiden Copot Kepala BGN Dadan Hindayana Digantikan Nanik Sudaryati Deyang

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 16
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), posisi itu segera digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang. Pencopotan Dadan diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Selasa (2/5) malam. Seperti yang diketahui Dadan menduduki jabatan itu sejak Agustus 2024, sebelum akhirnya dicopot. Dadan didampingi tiga […]

  • Kabar Terbaru Terkait Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa FH UI

    Kabar Terbaru Terkait Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa FH UI

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 15
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) merupakan salah satu institusi pendidikan hukum tertua dan paling bergengsi di Indonesia. Fakultas ini dikenal telah melahirkan banyak tokoh penting di bidang hukum, pemerintahan, hingga akademisi yang berkontribusi besar dalam perkembangan hukum nasional. Berlokasi di Depok, Jawa Barat, FH UI menawarkan berbagai program pendidikan mulai dari sarjana […]

  • Ombudsman Ambil Sikap Tegas Menyerahkan Seluruh Proses Hukum kepada Aparat Berwenang dan Siap Koorperatif

    Ombudsman Ambil Sikap Tegas Menyerahkan Seluruh Proses Hukum kepada Aparat Berwenang dan Siap Koorperatif

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 15
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Usai penangkapan Hery Susanto oleh Kejaksaan Agung pada Kamis (16/4/2026), Pimpinan Ombudsman RI periode 2026–2031 buka suara dan meminta maaf ke publik atas kasus hukum yang menjerat Hery Susanto, sembari memastikan layanan pengawasan tetap berjalan. Pernyataan resmi disampaikan menyusul sorotan luas terhadap dugaan korupsi yang disebut terjadi pada periode sebelumnya, 2021–2026. Ombudsman menegaskan […]

expand_less