Mentan Cabut Izin Distributor Pupuk Subsidi dan Menindaklanjuti Laporan Adanya Penjualan Bawang Merah Ilegal di Sumut

INFOKITA.NEWS – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman segera bergerak dengan mencabut izin distribusi pupuk subsidi setelah dirinya menerima laporan mahasiswa terkait dugaan pelanggaran di sektor pertanian. Langkah tegas itu dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertanian sekaligus melindungi petani.

Keputusan tersebut disampaikan Mentan Amran usai berdiskusi dengan sekitar 118 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi.
“Dicabut. (Izinnya) sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena (melalui) online. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan,” kata Amran dikutip dari Antara, Kamis (7/5/2026).

Dalam forum, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara hingga kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mendapat laporan itu, Mentan langsung menghubungi pihak terkait di daerah untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan petani terus terjadi.

“Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” ujar Mentan Amran.

Selain mencabut izin distribusi pupuk bersubsidi Mentan Amran juga memberi perhatian serius terhadap dugaan masuknya bawang merah ilegal di Sumatera Utara.

Menurutnya, praktik ilegal tersebut bisa merusak harga pasar dan merugikan petani lokal yang selama ini bergantung pada hasil panen mereka.

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” tegasnya.

Sementara itu, laporan mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan memastikan distribusi pupuk akan segera ditelusuri agar tidak ada penyimpangan di lapangan.

Mentan Amran juga menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawasi kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian.

“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Mentan Amran kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik mafia di sektor pertanian, termasuk korupsi dan penyimpangan distribusi.

“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” ujarnya.

Respons cepat Mentan Amran mendapat apresiasi dari mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut.

Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, berharap langkah tegas pemerintah dapat memberantas praktik bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani daerah.

Hal serupa disampaikan Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa asal NTB yang melaporkan persoalan pupuk subsidi. Ia mengaku melihat langsung bagaimana Mentan Amran segera berkoordinasi setelah menerima laporan mahasiswa. ***