Iran Tawarkan Jalur Melintas Selat Hormuz, Syarat Mutlak Usir Diplomat AS-Israel

INFOKITA.NEWS – Pasukan Garda Revolusi Islam Iran menawarkan akses bagi negara yang melintasi Selat Hormuz kepada negara Arab atau Eropa mana pun dengan syarat mengusir duta besar Israel dan Amerika Serikat (AS) dari wilayahnya.

Garda Revolusi Iran sendiri merupakan pasukan paramiliter yang memiliki pengaruh besar di Iran. Kelompok itu menjadi ujung tombak serangan Teheran terhadap AS dan Israel.

Kebijakan baru IRGC terkait Selat Hormuz itu disampaikan melalui siaran televisi pemerintah, menetapkan konsekuensi diplomatik bagi akses navigasi regional. Iran menutup Selat Hormuz sejak awal serangan AS dan Israel terhadap Teheran, serta menyerang dan menenggelamkan kapal tanker yang mencoba melintas.

Pejabat militer menyatakan bahwa otoritas penuh dan kebebasan melintasi jalur air tersebut akan dijamin bagi negara mana pun yang bersedia mengusir duta besar dari dua negara agresor itu.

“Setiap negara Arab atau Eropa yang mengusir duta besar Israel dan Amerika Serikat dari wilayahnya, mulai besok, akan memiliki wewenang dan kebebasan penuh untuk melewati Selat Hormuz,” kata Garda Revolusi melalui media pemerintah, dilansir dari Shafaq pada Selasa (10/3).

Lalu-lintas di Selat Hormuz menjadi lumpuh akibat ancaman serangan dari Iran. Seperti yang diketahui jalur pelayaran penting itu biasanya dilintasi 20 persen pasokan minyak global. Dengan lumpuhnya Selat Hormuz mengguncang pasar energi global. Sejumlah negara Teluk telah memangkas produksi migasnya secara signifikan.

Artinya dengan diblokadenya Selat Hormuz, setiap gangguan di wilayah itu akan berdampak langsung pada rantai pasokan global. Dengan tawaran ini, Iran berupaya mengalihkan tekanan diplomatik kepada negara-negara yang bergantung pada impor energi.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi mengatakan  bahwa beberapa negara, termasuk Rusia, China, dan Prancis, telah menghubungi Teheran untuk membantu meredakan ketegangan dan mendorong de-eskalasi.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani mengatakan keamanan di Selat Hormuz tidak mungkin tercapai selama perang yang dipicu oleh AS dan Israel di kawasan itu yang menyebabkan perang itu terus berlanjut.

Usulan ini merupakan balasan langsung terhadap langkah strategis Amerika Serikat baru-baru ini. Pejabat militer Iran menuduh Presiden Trump mempertimbangkan untuk mengambil alih Selat Hormuz demi mengamankan jalur pelayaran komersial secara sepihak.

Dengan menghadirkan jaminan alternatif bagi pengiriman barang asing, Teheran berusaha memaksa pemerintah sekutu maupun non-blok ke posisi diplomatik yang sulit. Ultimatum itu menuntut agar ibu kota negara asing memilih antara mempertahankan hubungan diplomatik dengan Washington dan Israel, atau memastikan transit pasokan energi vital mereka tetap aman melalui Teluk.

Pernyataan IRGC menegaskan bahwa hanya negara-negara yang mematuhi aturan ini yang akan terhindar dari ancaman terhadap pengiriman barang.

Sebelumnya Iran secara resmi mengangkat Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tinggi Iran yang sebelumnya dipimpin oleh Ali Khamenei, melaui medianya Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa konflik dengan Iran akan segera berakhir. Namun, Iran tampaknya tidak mengindahkan pernyataan tersebut dan terus melakukan pengeboman harian terhadap Israel serta aset-aset AS di negara tetangga.

Serangan berlanjut itu bertentangan dengan pesan Gedung Putih mengenai durasi perang. Trump bersikeras bahwa resolusi sudah dekat, bahkan menyebut telah mencapai kemenangan dalam banyak hal.

Langkah awal Mojtaba Khamenei menunjukkan bahwa Teheran bersiap menghadapi pertempuran lebih panjang, membuat pelayaran global rentan terhadap perselisihan yang belum terselesaikan. ***