Bahas Solusi Beras Pecah, Menperin Sarmuji Langsung Kontak Kantor Mentan Amran Sulaiman
- account_circle Adi Bima
- calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
- visibility 12
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INFOKITA.NEWS – Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai kebutuhan industri akan bahan baku berupa beras pecah.
Hal itu disampaikannya usai menerima audiensi dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman. Menperin didampingi oleh Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika.
Sarmuji mengungkapkan, dalam pertemuan itu, GAPMMI menyampaikan sejumlah isu terkait industri makanan dan minuman (mamin) olahan, termasuk kebutuhan bahan baku. Juga, tentang ekosistem yang penting yang harus dibangun.
Kemenperin, tegas Sarmuji, memastikan memberi dukungan yang dibutuhkan untuk menciptakan industri nasional yang lebih berdaya saing.
“Kalau industri makanan minuman itu, isu daya saing sebenarnya nggak terlalu karena mereka cukup kuat. Bahkan makanan minuman kita pertumbuhannya juga cukup baik, ekspor ke banyak negara, banyak lah ke mancanegara. Hanya saja tentu ada hal-hal jadi aspirasi mereka, soal bahan baku,” kata Sarmuji usai pertemuan.
“Contoh, bahan baku beras pecah itu kalau kita impor dari luar negeri harganya sekitar Rp5.700 atau Rp6.000 maksimal. Tapi kalau produksi dalam negeri harganya dipatok sekitar Rp11.000
tentu ada selisih cukup besar,” tambah dia.
Dalam hal ini, imbuh dia, industri pengolahan pengguna beras pecah sebagai bahan baku akan mengalami kesulitan. Karena harga bahan baku lokal yang jauh lebih mahal.
“Kalau dengan Rp11.000 itu industri kita nggak bisa kompetitif. Seperti industri bihun dan lain sebagainya nggak bisa kompetitif,” ucapnya.
“Lgi kita cari cara. Toh beras Bulog itu kan banyak sekali. Stok banyak sekali dan makin lama kalau dibiarkan nilainya akan turun, bahkan bisa mendekati nol,” sambungnya.
Dia pun mewacanakan mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan sumber pasokan bahan baku dari dalam negeri, termasuk beras Bulog.
“Perlakuan terhadap beras-beras seperti itu harus ada solusinya. Industri kita bisa mengambil stok di gudang Bulog, yang lama dan pecah. Tapi juga harganya harus bisa turun sesuai dengan harga bisa ditoleransi industri. Kita harus cari caranya ini,” kata Sarmuji.
“Saya sudah berkoordinasi dengan kementerian pertanian,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah masih mencatat adanya impor beras jenis tertentu, termasuk beras pecah atau menir, untuk kebutuhan industri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton.
Secara kumulatif, impor beras sepanjang Januari hingga Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai US$178,5 juta atau setara Rp2,97 triliun. Seluruh impor tersebut merupakan beras khusus dan industri, bukan beras medium untuk konsumsi umum.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan, beras impor yang masuk mayoritas berupa beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) yang digunakan sebagai bahan baku industri.
Sementara, Adhi S Lukman mengatakan, persoalan ketersediaan bahan baku menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing. Sekaligus menjamin produksi agar menghasilkan produk dengan harga terjangkau bagi konsumen.
“Apalagi kondisi saat ini sangat berat ya. Jadi kita berharap industri makanan minuman bisa memproduksi produk-produk yang lebih terjangkau, sekaligus berdaya siang di pasar global. Tadi pak Menteri beberapa contoh dengan kementerian lain termasuk Kementerian Pertanian, Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, soal bahan baku dan sebagainya,” paparnya.
“Tadi kami sampaikan, ada beberapa industri anggota kami yang melaporkan kekurangan bahan baku. Lalu ternyata ada stok yang masih ada tapi belum ada kontraknya, atau stok yang sudah habis kontrak. Nah ini akan dikoordinasikan oleh Pak Dirjen Agro, sehingga kebutuhan sampai akhir tahun 2026 ini akan cukup. Tapi kami meminta untuk tahun 2027 awal, karena stok sudah habis, NK (neraca komoditas) nya dipercepat. Untuk gula, garam, dan daging,” kata Adhi.***
- Penulis: Adi Bima
Saat ini belum ada komentar