Korban Bencana Longsor di Cisarua Kabupaten Bandung Barat Terus Bertambah

INFOKITA.NEWS- Korban terdampak bencana tanah longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bertambah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana pada konferensi pers pada Selasa (27/1).

Ia menjelaskan, saat ini ada perubahan data primer atau laporan yang disampaikan dari Incident Commander (IC) hingga hari keempat masih dinamis.

“Jadi dari laporan IC, jumlah terdampak ada 155 jiwa, selamat 75 jiwa, dan dalam pencarian lebih kurang masih 80 jiwa atau 80 orang,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, di hari keempat sejak pagi pihaknya melakukan assesment terlebih dahulu menggunakan drone untuk memetakan pencarian.

“Menerbangkan drone untuk bisa memapping proses pencarian atau menentukan sektor-sektor pencarian dari ada tiga sektor, sektor Alpha, Bravo, dan Charlie,” katanya.

“Kita ketahui bersama bahwa dari pagi cuaca hujan sampai dengan siang tadi pun hujan, tapi alhamdulillah artinya sore ini cuaca cerah sehingga di hari keempat kita sudah menemukan ada delapan bodypack,” imbuhnya.

Masih kata dia, kedelapan kantong jenazah tersebut langsung diserahkan kepada DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi.

“Dari kedelapan bodypack, ada empat bodypack di worksite A1, tiga bodypack di worksite A2, dan satu bodypack di worksite B2. Jadi total delapan bodypack,” katanya.

Ia menegaskan, hingga hari keempat ini tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 47 kantong jenazah dan telah diserahkan kepada tim DVI.

“Jadi dari 27 bodypack yang disampaikan oleh DVI itu sudah ada di pos Basarnas. Artinya jumlah korban baik laki-laki, perempuan itu ada di pos Basarnas itu yang telah disampaikan oleh tim DVI,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menetapkan kawasan terdampak longsor di Dusun Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sebagai area hutan lindung dan memastikan tidak akan ada lagi aktivitas permukiman warga di lokasi terdampak.

Kebijakan penetapan kawasan terdampak longsor diambil sebagai langkah mitigasi jangka panjang untuk mencegah terulangnya bencana serupa di kawasan rawan longsor di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan keputusan penghijauan kawasan di bawah kaki Gunung Burangrang itu dilakukan setelah proses evakuasi korban dan relokasi warga terdampak selesai. Kondisi bentang alam di wilayah terdampak tidak lagi memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal.

“Konsepnya sudah jelas, setelah semua direlokasi, wilayah itu akan kita hutankan. Tidak boleh lagi ada rumah warga di sana,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, saat ini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban longsor yang dilaporkan hilang dan tertimbun material tanah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh proses evakuasi dilakukan secara maksimal dengan mengutamakan keselamatan petugas di lapangan.

Selain penanganan darurat, ia mengatakan Pemprov Jabar juga telah menyalurkan bantuan kepada para korban. Untuk keluarga korban meninggal dunia, pemerintah memberikan santunan sebesar Rp25 juta kepada masing-masing ahli waris.

“Yang meninggal kita santuni Rp25 juta. Biaya hidup untuk dua bulan sudah kita berikan, rumah-rumah warga juga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan setelah relokasi rampung, kawasan longsor akan ditanami tanaman hutan yang memiliki fungsi ekologis untuk menahan pergerakan tanah dan mengurangi risiko longsor. Penanaman akan disesuaikan dengan karakter tanah dan kondisi alam setempat.

Dedi mengungkapkan langkah penghijauan bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keselamatan warga. Pembangunan permukiman ke depan harus selaras dengan kondisi lingkungan dan daya dukung alam.

“Konsep pembangunan rumah ke depan harus sesuai lingkungan. Tanahnya insyaallah kita penuhi, tapi tempatnya harus aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain yang memiliki potensi longsor. Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat lebih serius memperhatikan peringatan dini serta kondisi geologis wilayah masing-masing.

Masih banyak warga yang mengabaikan peringatan dini meski tanda-tanda bahaya sudah terlihat jelas. Ia mencontohkan beberapa wilayah yang tetap ditempati meski sudah menunjukkan retakan tanah dan potensi gerakan tanah.

“Kebiasaan kita, sudah dikasih peringatan tapi tidak nurut. Padahal mitigasi itu harus dilakukan sebelum kejadian, bukan setelah bencana terjadi,” kata Dedi.

Dedi menilai kesadaran masyarakat terhadap mitigasi kebencanaan masih rendah. Padahal, upaya pencegahan yang dilakukan lebih awal dapat meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi.

“Bangsa kita sering ribut setelah kejadian. Padahal lebih baik ribut sebelum kejadian agar tidak ada korban,” ucapnya.

Kebijakan penghijauan dan pembatasan permukiman ini juga akan diterapkan di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang selama ini berfungsi sebagai sabuk hijau Bandung Raya. Pemprov Jabar memastikan kawasan KBU harus tetap hijau demi menjaga keseimbangan lingkungan.

“KBU tidak ada jalan lain, harus dihijaukan. Masyarakatnya juga harus paham prinsip mitigasi,” tegas Dedi.

Dedi menambahkan penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari kebijakan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keselamatan manusia dan kelestarian alam.

Sementara itu, sejumlah warga terdampak longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, masih menunggu realisasi bantuan uang kontrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat menjanjikan uang Rp10 juta rupiah bagi warga yang terdampak bencana agar tidak berada di pengungsian.

Salah satu warga Pasir Kuning, Hanifah (20) mengatakan, kendati tidak mengalami rusak parah namun rumah yang ditempatinya mengalami rusak di bagian belakang.

“Rumah saya tidak terdampak langsung, tapi bagian belakang sudah rata. Saya di sini sudah empat hari sejak kejadian,” katanya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada sosialisasi maupun pendataan resmi yang dilakukan pihak terkait. Bahkan uang yang dijanjikan pun belum diterimanya.

“Belum dapat uang kontrakan, belum ada sosialisasi juga. Katanya ada yang sudah dapat, tapi tidak semua. Saya juga belum didata,” tambahnya.

Warga lainnya, Jejen (35) mengatakan, rumah yang ditinggalinya berada di zona merah. Artinya menjadi salah satu pertimbangan untuk meninggalkan rumah walaupun tidak mengalami kerusakan.

“Informasi yang saya dapat, daerah saya masuk zona merah, sama seperti rumah Hanifah dan orang tuanya. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan atau tindak lanjut dari yang disampaikan Pak Gubernur,” katanya.

Jejen mengungkapkan kekecewaannya lantaran saat mencoba mempertanyakan kelanjutan bantuan melalui media sosial, justru mendapat respons negatif dari sejumlah pihak.

“Saya komentar di media sosial untuk menanyakan kelanjutannya, tapi malah diserang. Bahkan ada yang kirim pesan ke saya, bilang jangan komentar yang aneh-aneh,” katanya.(KRO/dsn)