Pemerintah Menyusun 5 Langkah WFH Untuk ASN dan Swasta, Sehari Dalam Sepekan

INFOKITA.NEWS – Pemerintah telah menyusun kebijakan lima langkah Work From Home (WFH) sebagai salah satu langkah antisipasi potensi krisis energi imbas konflik di Timur Tengah.

Skema ini difokuskan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengganggu produktivitas ekonomi.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan sebelum April 2026.

“Sebelum April, kira-kira minggu ini,” ujarnya saat dihubungi media pada Jumat (27/3). Berikut lima poin utama rancangan kebijakan WFH yang telah disusun pemerintah:

1. Mulai diberlakukan Maret 2026

Pemerintah menargetkan kebijakan WFH mulai diterapkan pada Maret 2026, dengan implementasi efektif setelah Idul Fitri. Saat ini, detail teknis masih difinalisasi lintas kementerian.

2. Menyasar ASN dan swasta

WFH akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), sementara untuk sektor swasta bersifat imbauan. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

3. Tidak berlaku untuk sektor esensial

Tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Layanan publik, industri, dan perdagangan tetap membutuhkan kehadiran fisik, sehingga dikecualikan dari kebijakan ini.

4. Hanya satu hari per pekan

Pemerintah merancang WFH cukup satu hari dalam sepekan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja. Hari Jumat dipertimbangkan karena memiliki jam kerja lebih pendek, sehingga dampak terhadap kinerja dinilai minimal.

5. Potensi hemat BBM hingga 20%

Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan konsumsi BBM sekitar 20% per hari melalui pengurangan mobilitas.

Airlangga menyebut penghematan bisa mencapai seperlima dari konsumsi normal.

Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut sebagai estimasi kasar yang cukup signifikan.

Pemerintah juga memperhitungkan efek lanjutan terhadap perekonomian. Purbaya menilai, meski terjadi penghematan energi, aktivitas ekonomi justru berpotensi meningkat, yang pada akhirnya bisa mendorong penerimaan pajak.

Dengan desain terbatas dan fleksibel, kebijakan WFH ini diarahkan bukan sekadar efisiensi, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta. Kebijakan ini dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) di tengah kenaikan harga energi global.

Rencana tersebut muncul seiring meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto disebut meminta jajaran kabinet untuk menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa konsumsi BBM nasional sebagian besar berasal dari aktivitas mobilitas harian masyarakat. Karena itu, penerapan WFH dinilai mampu menekan penggunaan BBM secara signifikan.

“Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, pemerintah masih menyusun skema teknis agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kerja. Rencana WFH satu hari dalam lima hari kerja diperkirakan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026, meski jadwal pasti masih menunggu finalisasi.

“Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” jelas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa cadangan BBM nasional saat ini berada pada level sekitar 20 hari. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut masih aman dan terkendali.

“Masih cukup, 20 hari. Sampai hari ini enggak ada masalah, tapi kan harga dunia pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah efisiensi sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi krisis energi global. Ia mengingatkan bahwa dinamika geopolitik di Eropa dan Timur Tengah dapat berdampak pada harga energi, yang berujung pada kenaikan harga pangan.

“Pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama terkait ketahanan pangan. Namun demikian, langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi,” katanya.

Pemerintah pun mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dalam menghemat konsumsi BBM agar stabilitas nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. ***