Antisipasi Krisis Energi, Pemprov Jateng Buat Gerakkan Bersepeda Ke Kantor

INFOKITA.NEWS – Pemerintah mewajibkan ASN dan Pegawai Swasta untuk melakukan efisiensi anggaran maupun energi, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi penggunaan energi, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji.

Efisiensi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merencanakan gerakan bersepeda bersama bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat sebagai langkah efisiensi energi.

“Efisiensi, kita nunggu surat edaran dari pemerintah yang insyaallah tanggal 31 (Maret) nanti akan terbit,” kata Luthfi di Semarang pada Senin (30/3)

Namun, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merencanakan setidaknya sejumlah langkah efisiensi bagi ASN. “Provinsi Jawa Tengah sudah mengambil langkah satu, kita sudah punya namanya 2.500 Desa Mandiri Energi. Itu nanti kita maksimalkan,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemprov Jateng juga akan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor energi. Menurut dia, Jateng memiliki BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB) yang turut mengelola gas alam dan sudah digunakan di beberapa tempat di Jateng.

Efisiensi juga akan menyasar pola mobilitas ASN, salah satunya adalah mendorong ASN dan pejabat publik menggunakan sepeda hingga transportasi umum saat berangkat kerja.

“Kami sudah bikin reng-reng (rencana), sudah kami kalkulasi, kalau perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda, dengan seluruh bupati-wali kota. Jadi, ke kantor naik sepeda, kalau perlu lari,” paparnya.

Namun, ia mengingatkan penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penghitungan dan kajian. Untuk hari tertentu ASN dan pejabat publik harus ke kantor dengan sepeda, ia mengaku belum tahu pasti dan menunggu hasil kajian. Selain itu, kata dia, ASN dan pejabat Pemprov Jateng yang akan ke kantor juga akan didorong menaiki kendaraan umum.

Sedangkan untuk wacana penerapan WFH (work from home) bagi ASN di Jateng, kata dia, juga masih dalam tahap pembahasan. Ia mengatakan sejauh ini Pemprov Jateng belum memutuskan skema yang pasti dan masih menunggu arahan pusat.

“WFH, juga sama dikaji. Kalau enggak hari apa (WFH) masih dikaji. Begitu nanti pemerintah sudah bikin edaran, kita langsung (jalankan),” katanya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi masih mengkaji gerakan hemat energi BBM.

“Misalnya, jika jaraknya dekat bisa berjalan kaki atau bersepeda. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dalam satu rumah untuk aktivitas sehari-hari,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4

Sementara untuk organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng diminta mengurangi mobilitas perjalanan dinas yang tidak mendesak dan menggelar rapat secara daring. Dengan begitu konsumsi energi berkurang dan efisiensi kerja meningkat.

“Rapat bisa dilakukan secara daring untuk efisiensi penggunaan energi, terutama BBM,” imbuhnya.

Agus menegaskan stok elpiji masih mencukupi. Sehingga masyarakat tak perlu panic buying yang justru dapat mengganggu distribusi dalam menjaga stabilitas pasokan energi.

“Penggunaan LPG tetap normal, namun lebih efisien. Misalnya penggunaan air panas secukupnya, tidak berlebihan, serta menghemat energi dalam aktivitas rumah tangga,” lanjutnya.

Sekda Jateng Akui Sering Ke Kantor dengan Lari dan Bersepeda

Menanggapi keinginan Pemprov Jateng yang mewajibkan ASN untuk berlari atau bersepeda ke kantor sebagai bagian dari penghematan konsumsi BBM.. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno mengaku sudah sering lari dan bersepeda ke kantor.

“Kalau saya sudah. Lari juga saya sudah,” ungkap Sumarno ketika ditanya apakah rencana kebijakan bersepeda ke kantor bagi ASN di Jateng sudah diterapkan, Rabu (1/4)

Dia mengatakan, jarak antara rumah dinasnya ke kantor hanya tiga kilometer. “Kalau saya dari rumah dinas di (Jalan) Wahidin hanya tiga kilometer kan. Tapi kalau saya kan tetap, karena itu bagian dari olahraga, saya 40 kilometer muternya (bersepeda) sebelum ke kantor. Lari 10 kilometer,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Sumarno berharap ASN yang kondisi jalan dari rumah ke kantornya tidak ekstrem bisa bersepeda. “Harapannya yang tidak nanjak-nanjak itu bisa dengan bersepeda,” ujarnya.

Menurut Sumarno, kebijakan bersepeda ke kantor hampir sama ketika ASN dilarang membawa kendaraan bermotor.

“Kemarin juga saya sampaikan ke Pak Gub, mungkin khusus hari Jumat enggak boleh kendaraan bermotor ke kantor. Ini juga tadi untuk menggunakan transportasi umum. Itu kan juga bisa mengurangi konsumsi bahan bakar,” ungkap Sumarno.

Dia mengungkapkan, dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal penghematan konsumsi energi atau BBM, para ASN di daerah juga diimbau menggunakan alat transportasi yang minim bahan bakar fosil.

“(Kendaraan) listrik, sepeda, mau jalan kaki, mau lari, itu salah satu yang dituangkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri,” pungkasnya.***