Pemerintah Terapkan Efisiensi BBM: WFH hingga Hemat Penggunaan Mobil Dinas

INFOKITA.NEWS – Seiring dengan meningkatnya ketegangan yang terjadi di timur tengah yang mempengaruhi krisis pasar global, Pemerintah bergerak cepat dengan berupaya melakukan stabilisasi dengan mengambil lagkah strategis yang diambil, melalui kementerian terkait pemerintah berencana menerapkan Work From Home (WFH).

Diketahui sejak konflik berkecamuk di Timur Tengah, harga minyak dunia melonjak tajam menembus level US$100 – US$117 per barel. Harga sempat turun mendekati US$87 – US$93 per barel, namun kembali merangkak naik saat perang memanas.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dan TNI menyiapkan sejumlah langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara terukur dan bertahap. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika geopolitik global di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi.

Beberapa hal yang tengah disiapkan antara lain penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu yang memungkinkan; pengaturan penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi; serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas.

“Kemhan dan TNI melakukan penyesuaian internal yang bersifat administratif dan manajerial. Efisiensi difokuskan pada aspek pendukung, sementara operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama dan dijaga secara optimal,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait dalam siaran pers, pada Selasa (24/03). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Eko) Airlangga Hartarto menjelaskan Ada kriteria khusus sektor usaha yang tak bisa menerapkan WFH, di antaranya ialah sektor usaha yang bersinggungan langsung dengan bidang pelayanan publik.

“Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” ujarnya.

Pemberlakuan kebijakan WFH ini rencananya akan dilaksanakan sesudah libur Lebaran 2026. Teknis penerapannya saat ini masih dikaji di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

“Akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan,” tegas Airlangga.

Pada kesempatan yang lain Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini juga akan diberlakukan untuk bidang usaha tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.

“Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu lalu.

Kebijakan WFH ini merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebelum Lebaran 2026 sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk mengurangi kebutuhan BBM di tengah memanasnya tensi perang Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” ujar Prasetyo.

Meski begitu, ia menekankan bahwa kebijakan ini dirancang bukan karena pasokan BBM di Indonesia terganggu. “Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” tegasnya. ***