Mahasiswa Sidang KDM Tuntut Persoalan Banjir dan Transparansi Anggaran BUMD

INFOKITA.NEWS – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dihadang oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Selasa (10/3).

Peristiwa itu terjadi sesaat ketika Dedi hendak keluar dari area gedung DPRD usai mengikuti rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Kota Bekasi.

Dalam aksinya tersebut para mahasiswa mengkritik dan mempertanyakan penanganan banjir oleh Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai belum menunjukkan solusi konkret untuk masyarakat Kota Bekasi.

“Sebagai mahasiswa dan masyarakat kami menilai bahwa wali kota dan jajarannya telah keliru dalam menghadirkan kebijakan,” ujar Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyatna saat dikonfirmasi Rabu (11/3).

Ia menyoroti pembangunan polder di beberapa kecamatan yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi penanganan banjir di Kota Bekasi. Namun, menurutnya, banjir tetap terjadi secara masif di sejumlah wilayah, termasuk di daerah yang berdekatan dengan polder.

“Hal ini kami duga terjadi karena pemerintah kurang mengkaji terkait bagaimana polder ini berfungsi secara maksimal,” kata dia.

Selain itu, mereka juga menuntut segera dilakukan normalisasi sungai di Kota Bekasi yang dinilai belum merata. Rafi menyebut, hingga saat ini masih terdapat sejumlah bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai dan dinilai mengganggu aliran air.

“Hari ini kami masih menemui beberapa titik bangunan komersial yang masih berdiri dan mengganggu aliran sungai,” ujar dia.

Mahasiswa juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Bekasi terkait penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nilainya mencapai sekitar Rp 48 miliar. Menurut Rafi, penyertaan modal tersebut diduga belum memiliki dasar peraturan daerah (Perda), sebagaimana tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.

“Dalam hal ini juga kami melihat tidak terjadinya asas-asas umum pemerintahan yang berpotensi menimbulkan dugaan korupsi secara massal di Kota Bekasi,” kata dia.

Rafi mengatakan, mahasiswa sebenarnya berharap dapat berdialog lebih serius dengan Dedi Mulyadi.

Namun, percakapan tersebut tidak berlangsung lama karena gubernur harus melanjutkan agenda lainnya.

“Tanggapan dari Pak Gubernur sendiri dia hanya menyampaikan bahwa ‘iya akan ditindaklanjuti’. Tentu kami selaku massa aksi itu kecewa,” ujar Rafi.

Dirinya pun menambahkan, mahasiswa awalnya tidak mengetahui bahwa Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna tersebut.

Mereka baru mengetahuinya saat berada di lokasi.

“Sehingga kami cukup antusias karena bisa bertemu langsung dengan beliau,” kata Rafi.

Meski demikian, mahasiswa menilai aspirasi mereka belum sepenuhnya tersampaikan dalam pertemuan singkat tersebut.

“Sayangnya kami belum selesai berdialog dengan Pak Gubernur tapi beliau sudah menyebar konten yang sifatnya framing aksi yang kami lakukan,” kata Rafi.

Di sisi lain menanggapi tuntutan mahasiwa tersebut, Gubernur yang akrab dipanggil KDM itu telah mengunggah momen tersebut di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71.

KDM mengatakan akan mengevaluasi fungsi polder air yang disebut belum optimal dalam menangani banjir di Kota Bekasi. Menurutnya, pemerintah perlu melihat lebih jauh persoalan teknis di lapangan sebelum menentukan langkah perbaikan.

“Polder air mana yang belum berfungsi? Kalau belum optimal nanti saya evaluasi. Problem-problemnya akan diselesaikan,” ujarnyai, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ia menambahkan, evaluasi tersebut akan melibatkan tim dan para ahli di bidang pengairan agar dapat mengetahui penyebab teknis dari persoalan banjir yang terjadi.

“Nanti problemnya di mana saja secara teknis harus dilihat bersama ahli pengairan agar bisa dicari solusinya,” ujarnya.

KDM juga menilai upaya penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan proses bertahap.

“Saya balik nanya, banjir tahun ini dengan tahun lalu tinggi mana? Tinggi tahun kemarin. Kita kan evaluasi tidak bisa sekaligus, kita lakukan secara bertahap,” tutupnya. ***