Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Menlu RI Sugiono Pastikan TNI di Gaza Tidak Lakukan Operasi Militer

Menlu RI Sugiono Pastikan TNI di Gaza Tidak Lakukan Operasi Militer

  • account_circle Adi Bima
  • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INFOKITA.NEWS – Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaslan peranan Indonesia di gaza pasca bergabungnya di Dewan Peramaian (Board of Peace) dibeberapa waktu yang lalu, ia menegaskan bahwa Indonesia belum memberikan dana apapun kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace).

Sugiono mengakui bahwa salah satu syarat untuk bergabung Board of Peace memang menawarkan calon anggotanya untuk membayar biaya kontribusi sebesar USD 1 miliar. Hanya saja menurutnya, biaya itu bukan merupakan persyaratan wajib untuk menjadi anggota Board of Peace.

“Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” ujar Sugiono, Jumat (20/2) waktu setempat.

Selain itu, ia juga mengonfirmasi bahwa Indonesia juga belum menyumbang iuran bagi rekonstruksi Gaza, yang nilainya diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada pertemuan perdana Board of Peace sehari sebelumnya.

Sugiono mengatakan bahwa iuran tersebut adalah sumbangan lain di luar kontribusi keanggotaan sebesar USD 1 miliar. Sembilan negara, yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait, telah menyatakan komitmen kontribusi dengan total mencapai USD 7 miliar.

“Jadi kemarin yang dibicarakan ini on top of USD 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge USD 7 miliar, jadi kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada yang pasukan” jelasnya.

Menurut Sugiono, masing-masing anggota Board of Peace memiliki cara berbeda dalam berkontribusi bagi Gaza. Jika negara lain memilih mendonasikan dana, Indonesia akan berkontribusi melalui pengerahan pasukan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF), yakni operasi militer gabungan lintas negara yang bertujuan menstabilkan lingkungan sipil di Gaza.

Dalam kesempatan yang sama ia menjelaskan misi yang akan diemban oleh pasukan Garuda di daerah Gaza , Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata maupun aksi militer, melainkan fokus menjaga stabilitas sipil dan mendukung upaya kemanusiaan.

“Sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterasi, yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak kemudian terlibat upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana, tentu saja ada hal-hal yang sifatnya rule of enggagement yang kita bisa lakukan sebagai pasukan dalam rangka mempertahankan diri” pungkasnya. ***

  • Penulis: Adi Bima

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Imbas Konflik Geopolitik Amerika Serikat-Iran, Pakistan Mulai Menjerit Krisis BBM

    Imbas Konflik Geopolitik Amerika Serikat-Iran, Pakistan Mulai Menjerit Krisis BBM

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 20
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Imbas konflik geopolitik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran menimbulkan kekhawatiran di sejumlah negara yang bergantung pada permintaan BBM dari negara Iran tersebut, mulai muncul akan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang parah di Pakistan. Ini setelah antrean panjang truk tanker terlihat mengular di berbagai depot pengisian. Situasi ini terjadi di tengah […]

  • Ilustrasi kebun sawit.

    Perkebunan Sawit di Cianjur Menunggu Kajian

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Asmuh
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi melarang penanaman kelapa sawit mulai awal Januari 2026. Larangan tersebut menitikberatkan pada pembukaan lahan baru, sementara keberadaan perkebunan sawit eksisting di Cianjur masih menunggu kajian dan tindak lanjut dari pemerintah terkait, Kamis (8/1). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di […]

  • 2.000 WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam Kamboja

    2.000 WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam Kamboja

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Deva Sakti
    • visibility 35
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS– Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, meminta pemerintah menangani secara komprehensif dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), pada ribuan WNI yang diduga terlibat jaringan scam Kamboja (penipuan online). Ia menegaskan, negara harus membedakan secara tegas antara WNI yang menjadi pelaku aktif kejahatan dengan mereka yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dalam kasus jaringan scam Kamboja. “Negara tidak boleh gegabah. […]

  • Bukan 8 Meter, Aturan Menteri PUPR Tegaskan Pelebaran Kali Krembangan 28 Meter

    Bukan 8 Meter, Aturan Menteri PUPR Tegaskan Pelebaran Kali Krembangan 28 Meter

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 24
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) tengah melanjutkan proyek normalisasi ruang sungai di wilayah Kecamatan Asemrowo dan Krembangan. Setelah tahap pertama rampung, kini pengerjaan memasuki tahap kedua yang berlokasi di Tambak Asri, Krembangan. Program ini merupakan kerja sama antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atas permohonan Bantuan […]

  • Ribuan PPPK Sejumah Daerah Indonesia Terancam Diberhentikan

    Ribuan PPPK Sejumah Daerah Indonesia Terancam Diberhentikan

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 19
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Pemerintah pusat tengah berupaya melalkukan penghematan besar-besaran dalam rangka efisiensi anggaran, termasuk belanja pegawai daerah. Pemberhentian ribuan aparatur sipil negara berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) disebut memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luar biasa, Selain akan mengorbankan kualitas pelayanan dasar publik, pemberhentian tersebut juga akan menambah angka pengangguran di daerah, yang […]

  • Komisi XIII DPR RI Gelar RDPU Bersama PERCA INDONESIA dan KPAI

    Komisi XIII DPR RI Gelar RDPU Bersama PERCA INDONESIA dan KPAI

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 8
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Komisi XIII DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI terus memperdalam pembahasan terkait perlindungan perempuan dan kepastian hukum dalam perkara lintas negara. Khususnya dalam kasus perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Pansus tersebut telah menggelar Rapat Dengar […]

expand_less