Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pemerintah Tolak Pangkas Anggaran MBG, Prabowo: Saya Yakin Berada di Jalan yang Benar!

Pemerintah Tolak Pangkas Anggaran MBG, Prabowo: Saya Yakin Berada di Jalan yang Benar!

  • account_circle Adi Bima
  • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
  • visibility 11
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INFOKITA.NEWS – Di tengah rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran, langkah tersebut diambil sebagai dampak akibat meningkatnya ketegangan yang terjadi di timur tengah.

Pemerintah bersikeras tidak akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis, hal tersebut ditegaskan langsung oleh presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto yakin program Makan Bergizi Gratis berada di jalan yang benar.
Dirinya mengatakan MBG membuat rakyat bisa makan dan mendapatkan gizi.

“Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar,” kata Prabowo dalam tayangan Prabowo Menjawab dikutip Rabu (25/3).

“Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat. Saya rencana saya di sini,” lanjut Prabowo.

Dirinya menceritakan ia menyaksikan langsung di desa-desa saat kampanye banyak anak yang dalam kondisi stunting. Ini kemudian menjadi salah satu alasan MBG diciptakan.

“Saya lihat, saya kampanye sekian kali saya di desa-desa. Saya lihat anak umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun,” beber Prabowo.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Realisasi serapan anggaran Makanan Bergizi Gratis mencapai Rp44 triliun hingga 9 Maret 2026. Jumlah tersebut sama dengan 13,1% dari APBN senilai Rp335 triliun.

Adapun jumlah penerima MBG mencapai 61,62 juta penerima dengan 25.082 SPPG beroperasi hingga 9 Maret 2026.

Secara rinci berdasarkan wilayah, pulau Sumatera terdapat 12,63 juta penerima. Kemudian di Jawa terdiri dari 35,47 juta penerima dan Kalimantan sebanyak 2,63 juta penerima. Sementara di Sulawesi terdapat 4,49 juta penerima dengan Maluku-Papua terdiri dari 2,88 juta penerima. Sementara di Bali-Nusa Tenggara sebanyak 3,52 juta penerima MBG.

Penerima MBG sendiri terdiri dari dua kelompok yakni siswa dan non siswa. Hingga akhir Februari 2026, jumlah penerima dari kelompok siswa mencapai 49,9 juta penerima. Sedangkan penerima non siswa sebanyak 10,5 juta penerima.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski menghadapi tekanan anggaran serta kritik terkait pelaksanaannya di lapangan.

Program tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam menekan angka stunting dan memperkuat fondasi pembangunan generasi mendatang.

“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” tegas Prabowo

Prabowo memandang program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.


“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja,” ujar dia.

Ia merinci setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dapat menciptakan 5–10 vendor pemasok bahan pangan di tiap dapur.

Terkait berbagai kritik dan temuan di lapangan, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program, namun pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban.

“Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya. Presiden menegaskan pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara.

Presiden menambahkan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.

“Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” tutup Prabowo. ***

  • Penulis: Adi Bima

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SD Negeri Ibu Dewi 4 Cianjur Perkuat Karakter dan Toleransi Sejak Pagi

    SD Negeri Ibu Dewi 4 Cianjur Perkuat Karakter dan Toleransi Sejak Pagi

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Asmuh
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah pusat melalui kebijakan Profil Pelajar Pancasila menemukan wujud nyatanya di SD Negeri Ibu Dewi 4 Cianjur. Sekolah dasar negeri ini konsisten menanamkan nilai spiritual, toleransi, dan kebangsaan kepada siswa sejak pagi hari, bahkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. “Setiap pagi, Anak-anak disini selama 30 menit dibiasakan saling berhadapan, tegur […]

  • Fenomena Off Bid Massal: Driver Ojol Makin Selektif Terhadap Calon Penumpang

    Fenomena Off Bid Massal: Driver Ojol Makin Selektif Terhadap Calon Penumpang

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 17
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai keluhan sulit mendapatkan ojek online (ojol) pada waktu-waktu tertentu dapat terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Deddy, fenomena itu salah satunya terkait pilihan tarif dari pengguna yang tidak selalu menarik bagi pengemudi. “Misalnya banyak konsumen memilih tarif hemat sehingga tidak diambil oleh driver ojol,” kata Deddy Jumat (13/3)). […]

  • Ribuan PPPK Sejumah Daerah Indonesia Terancam Diberhentikan

    Ribuan PPPK Sejumah Daerah Indonesia Terancam Diberhentikan

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Adi Bima
    • visibility 14
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Pemerintah pusat tengah berupaya melalkukan penghematan besar-besaran dalam rangka efisiensi anggaran, termasuk belanja pegawai daerah. Pemberhentian ribuan aparatur sipil negara berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) disebut memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luar biasa, Selain akan mengorbankan kualitas pelayanan dasar publik, pemberhentian tersebut juga akan menambah angka pengangguran di daerah, yang […]

  • Gaji PPPK Paruh Waktu Masalah Serius

    Gaji PPPK Paruh Waktu Masalah Serius

    • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
    • account_circle Deva Sakti
    • visibility 23
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menanggapi viral guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang, Jawa Barat menerima gaji sangat tak layak. Diketahui bahwa gaji kotor mereka Rp55.000. Setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000, gaji bersih guru PPPK Paruh Waktu di Sumedang tersisa Rp15.000. Nominal itu yang masuk ke rekening. Gus Khozin mengatakan gaji PPPK […]

  • PD MES Cianjur Gelar SILAKDA, Perkuat Sinergi Ekonomi Syariah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

    Perkuat Sinergi Ekonomi Syariah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat, PD MES Cianjur Gelar SILAKDA

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle Nag Rustandi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    INFOKITA.News-Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (PD MES) Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Silaturahmi Kerja Daerah (SILAKDA) di Aula Gedung Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Jumat 6 Februari 2026. SILAKDA mengangkat tema ‘Memperkuat Ekosistem Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Cianjur’ sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengembangan ekonomi syariah […]

  • 2.000 WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam Kamboja

    2.000 WNI Diduga Terlibat Jaringan Scam Kamboja

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Deva Sakti
    • visibility 28
    • 0Komentar

    INFOKITA.NEWS– Anggota Komisi XIII DPR Mafirion, meminta pemerintah menangani secara komprehensif dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), pada ribuan WNI yang diduga terlibat jaringan scam Kamboja (penipuan online). Ia menegaskan, negara harus membedakan secara tegas antara WNI yang menjadi pelaku aktif kejahatan dengan mereka yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dalam kasus jaringan scam Kamboja. “Negara tidak boleh gegabah. […]

expand_less