Pengamat Soroti Akses Udara Untuk Militer Amerika Serikat, Fauzan: Izin kepada pesawat militer AS, maka akan semakin tinggi risiko terseret konflik bersenjata di kawasan.
- account_circle Adi Bima
- calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
- visibility 30
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INFOKITA.NEWS – Spekulasi yang muncul setelah bocornya rencana kesepakatan tentang akses udara (blanket overflight access) bagi pesawat militer Amerika Serikat di Indonesia adalah bahwa terdapat upaya untuk ‘mengamankan’ Selat Malaka pascablokade Hormuz.
Kabar ini pertama kali dimuat oleh media dari India, Firstpost, yang terbit pada 15 April 2026.
Dalam artikel tersebut, dijelaskan dengan Amerika Serikat (AS) mengajukan akses terbang untuk armada militernya di langit Indonesia, arahnya ialah ‘mengamankan’ jalur Selat Malaka.
Belum ada keterangan resmi perihal spekulasi ini.Selat Malaka merupakan jalur minyak global yang krusial.
Data menunjukkan volume minyak yang melewati Selat Malaka adalah yang paling banyak di dunia, mengungguli Selat Hormuz.
Konsep blanket access pertama kali muncul dalam konteks kebijakan kontraterorisme AS pasca-911 yang diinisiasi Presiden AS kala itu, George W. Bush.
Saat itu tercatat ada 28 negara yang sepakat menerapkan blanket access.Tidak ada data yang menyebut berapa negara yang bertahan dengan klausul itu hingga sekarang.
Dalam praktiknya, berkaca dari pengalaman Spanyol, blanket overflight kurang lebih berlaku seperti ini.
Pesawat militer AS dapat masuk atau keluar wilayah udara dengan patuh terhadap aturan terbang negara bersangkutan.
Pesawat ini juga dapat menggunakan pangkalan udara yang sudah dipilih.Tidak semua negara menerima. Ada yang menolak.Austria, misalnya, tidak mengizinkan wilayah udaranya dimasuki pesawat militer AS.
Dengan catatan Austria tidak ingin dianggap memihak AS dalam perang melawan Iran.Dalam masalah Indonesia, pemberian akses pesawat militer AS tak cuma berisiko untuk kedaulatan.
Pengamat pertahanan, Fauzan Malufti, menegaskan jika Indonesia memberikan izin kepada pesawat militer AS, maka akan semakin tinggi risiko terseret konflik bersenjata di kawasan.
“Khususnya jika terjadi di selatan Taiwan ataupun Laut Cina Selatan. Di sini, dikhawatirkan Indonesia akan dilihat sebagai enabler terhadap salah satu pihak atau bahkan lebih dari satu pihak yang terlibat dalam konflik tersebut,” paparnya saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (15/06).
Dalam dokumen hasil kunjungan Indonesia ke AS, tidak disebutkan spesifik tentang blanket overflight.
Kesepakatan yang terjalin akan fokus pada tiga aspek, yakni pengembangan kapasitas militer, pelatihan serta pendidikan, hingga peningkatan kesiapan operasional.
“Tapi, ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pointers kerja sama kemarin,” tambah Fauzan.
“Tapi, sebenarnya isu ini [blanket flight] dibahas juga atau sudah masuk dalam misalnya di pilar ketiga di mana di situ disebut ada operational cooperation,” pungkasnya. ***
- Penulis: Adi Bima
Saat ini belum ada komentar