Presiden Prabowo Soroti Meledaknya Impor Kakao

INFOKITA. NEWS – Indonesia menghadapi paradoks dalam industri kakao nasional. Di satu sisi, produksi kakao tergolong besar dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen utama dunia. Namun di sisi lain, impor kakao masih tinggi, mencapai sekitar USD 1,1 miliar atau setara Rp18,7 triliun per tahun.

Ketergantungan Indonesia terhadap kakao impor disorot Presiden Prabowo Subianto. Dibalik sorotan Prabowo, terdapat persoalan struktural dalam industri dan pertanian kakao Indonesia, mulai dari penyempitan lahan, stagnasi ekspor, dan lonjakan impor.

Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti ketergantungan impor kakao, meski Indonesia merupakan negara produsen komoditas ini. Dalam diskusi bersama jurnalis dan ekonom di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo mempertanyakan fenomena banyaknya impor kakao.

Indonesia diperkirakan mengimpor kakao senilai US$ 1,1 miliar per tahun meski mampu memproduksi 600.000 ton per tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor lebih besar. Menyempitnya lahan menjadi salah satu faktornya.

“Kita sudah map out, sudah memiliki rencana yang disebut pohon industri untuk semua komoditas yang kita punya. Selama ini kita punya kopi terbaik, cokelat (kakao) terbaik, tapi kita masih impor,” tutur Prabowo pada Kamis (19/3).

Adapun nilai impor bahan baku utama cokelat itu bahkan mencapai US$ 1,1 miliar atau Rp 18,7 triliun (kurs Rp 17.000 per dolar AS) setiap tahun.

Pemerintah telah menyiapkan program hilirisasi perkebunan dengan alokasi anggaran sekitar Rp9,5 triliun untuk periode 2025–2027. Program ini mencakup pengembangan tujuh komoditas strategis, termasuk kakao, dengan target pengelolaan hingga 870 ribu hektare kebun rakyat.

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden dalam mengkritisi persoalan tersebut. Ia menilai fenomena ini harus dilihat secara komprehensif, khususnya dari sisi kebutuhan industri dan tata kelola rantai pasok.

“Saya sangat mengapresiasi ketegasan Bapak Prabowo Subianto yang menyoroti impor kakao sebesar Rp18,7 triliun. Ini sangat ironis, mengingat Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Media, Jakarta, Kamis (26/3).

Berdasarkan data, Indonesia mencatat produksi kakao sekitar 600 ribu ton per tahun, bahkan pernah mencapai 739.483 ton pada 2022, berada di bawah Pantai Gading dan Ghana. Namun, tingginya kebutuhan industri dalam negeri justru memicu impor bahan baku.

Lia menjelaskan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi petani dengan kebutuhan industri, baik dari sisi kualitas, volume, maupun kontinuitas pasokan.

“Jika negara produsen besar justru mengalami defisit bahan baku untuk industri, maka persoalannya bukan hanya produksi, tetapi juga struktur permintaan industri yang jauh lebih kompleks,” tegasnya.

Ia mempertanyakan tingginya kebutuhan industri kakao nasional, sekaligus menyoroti belum optimalnya posisi Indonesia dalam pasar global, baik sebagai eksportir bahan mentah maupun produk olahan.

“Jika kita belum mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam sendiri, maka ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak,” tambahnya.

Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi, menilai persoalan utama terletak pada ketidakefisienan rantai pasok. Produksi yang didominasi oleh petani kecil menyebabkan pasokan tersebar dan kualitas tidak seragam, sehingga sulit memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar.

Di sisi lain, kapasitas industri pengolahan kakao nasional sebenarnya mencapai sekitar 739 ribu ton per tahun. Namun realisasi produksinya masih berkisar 422 ribu ton atau sekitar 50–60 persen dari kapasitas terpasang. Sementara itu, impor kakao masih berada di kisaran 157 ribu ton per tahun.

Situasi ini, menurut Lia, menjadi alasan kuat untuk mempercepat kebijakan hilirisasi sebagai solusi struktural. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat nilai tambah komoditas dalam negeri.

Lia menegaskan, dalam konteks geopolitik global saat ini, Indonesia harus mampu memanfaatkan posisinya sebagai negara produsen untuk memenuhi permintaan dunia.

“Rumusnya sederhana, kita harus mampu memenuhi permintaan global pada sektor di mana kita menjadi produsen utama. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat secara ekonomi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa hilirisasi merupakan keniscayaan dalam transformasi ekonomi nasional.

“Hilirisasi adalah langkah strategis. Komoditas pertanian harus diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, terutama petani,” ujar Amran.

Pemerintah telah menyiapkan program hilirisasi perkebunan dengan alokasi anggaran sekitar Rp9,5 triliun untuk periode 2025–2027. Program ini mencakup pengembangan tujuh komoditas strategis, termasuk kakao, dengan target pengelolaan hingga 870 ribu hektare kebun rakyat.

Dari sisi perdagangan, Indonesia masih tercatat sebagai eksportir kakao. Namun, jika dilihat lebih dalam, volumenya cenderung stagnan di kisaran 330-609 ribu ton selama 20 tahun terakhir.

Sebaliknya, impor menunjukkan tren yang jauh lebih agresif, terutama pada 2014 di mana impor kakao melonjak tajam sebesar 121.6% dari impor 2013.

Bahkan pada 2023, volume impor hampir menyamai ekspor dengan selisih 462 ton saja, menandai titik kritis di mana Indonesia nyaris kehilangan status sebagai eksportir bersih.

Tren perdagangan kakao Indonesia menunjukkan stagnasi ekspor dalam dua dekade terakhir, sementara impor meningkat signifikan dan mendekati volume ekspor.

Meski demikian, kakao yang diekspor Indonesia secara konsisten memiliki harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kakao impor.

Berdasarkan perhitungan nilai terhadap volume, harga ekspor kakao Indonesia selama 2003-2023 berada di kisaran US$1,4-US$3,7 per kg, dengan rata-rata sekitar US$2,8 per kg.

Sementara itu, harga kakao impor berada pada kisaran US$1,5-US$4,0 per kg, dengan rata-rata sekitar US$2,66 per kg.

Pada 2024, baik harga ekspor maupun impor mengalami lonjakan signifikan masing-masing menjadi sekitar US$7,6 per kg dan US$6,1 per kg, mencerminkan tekanan global di pasar kakao.

Tingginya harga kakao Indonesia menunjukkan bahwa posisinya dalam rantai nilai global masih ditopang oleh kualitas produk. Namun, peningkatan impor dengan harga yang semakin mendekati harga ekspor mengindikasikan adanya kerentanan dalam daya saing tersebut.

Data terbaru memperkuat arah pergeseran ini. Pada 2025, impor kakao Indonesia mencapai hampir 195 ribu ton dengan nilai US$1,7 miliar atau sekitar Rp 28,7 triliun.  Pasokan utamanya berasal dari negara-negara produsen besar seperti Ekuador dan kawasan Afrika Barat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia masih kuat di sektor hulu, posisinya masih tertinggal dalam pengolahan serta penguasaan pasar produk akhir.

Di sisi lain, pasar domestik justru dibanjiri produk cokelat dan olahan dari merek global. Ini menegaskan bahwa nilai tambah terbesar tidak dinikmati di dalam negeri, melainkan di negara pengolah.

Selama dua dekade terakhir, data luas areal perkebunan kakao Indonesia yang dicatat oleh BPS menunjukkan tren yang tidak stabil. Setelah mencapai puncaknya sekitar 2012 dengan luas lebih dari 1,7 juta hektare, angka ini terus mengalami penurunan hingga sekitar 1,36 juta hektare pada 2024.

Penurunan ini mencerminkan masalah klasik sektor perkebunan, seperti minimnya peremajaan yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman.

Yang menarik, lebih dari 90% kebun kakao dikelola oleh perkebunan rakyat. Hal ini memberi sinyal bahwa tantangan utama berada di level petani kecil. ***